Probolinggo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan infrastruktur terdampak bencana banjir di Kecamatan Tiris, Kamis (15/1/2026). Rakor ini menjadi langkah awal percepatan penanganan kerusakan jembatan dan plengsengan akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.
Rakor yang berlangsung di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief beserta jajaran, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra bersama tim, Kepala DPKPP Agus Budianto serta perwakilan dari DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, DPU SDA Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur dan UPT SDA Provinsi Jawa Timur.
Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat Bupati Probolinggo kepada Gubernur Jawa Timur terkait usulan penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir di Kecamatan Tiris. Salah satu fokus pembahasan adalah kemungkinan pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Timur yang masih menunggu hasil survei teknis dari Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor Provinsi Jawa Timur.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief menyampaikan rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi lintas instansi agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
“Rakor ini kita laksanakan untuk memastikan langkah penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir di Kecamatan Tiris bisa segera ditindaklanjuti. Kami ingin memastikan secara teknis apakah usulan tersebut memungkinkan untuk didanai melalui BTT Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Menurut Oemar, saat ini Pemkab Probolinggo masih menunggu pelaksanaan survei teknis lapangan oleh TRC multisektor Provinsi Jawa Timur. Hasil survei tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan skema penanganan dan sumber pendanaan.
“Minggu depan direncanakan TRC multisektor Provinsi Jawa Timur akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap seluruh titik kerusakan yang diusulkan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan rapat lanjutan guna menentukan teknis pelaksanaan sambil menunggu disposisi Gubernur Jawa Timur terkait sumber pendanaan,” jelasnya.
Oemar menambahkan, selain membahas penanganan darurat, rakor ini juga mengoordinasikan program-program dari UPT SDA Provinsi Jawa Timur yang dapat disinergikan dengan kebutuhan di Kabupaten Probolinggo.
“Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat penting agar penanganan bencana tidak berjalan parsial. Harapannya, seluruh kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung pada akses dan aktivitas masyarakat bisa segera ditangani,” tegasnya.
Adapun kerusakan infrastruktur akibat banjir di Kecamatan Tiris meliputi enam jembatan meliputi Jembatan Dusun Kedaton Desa Andungbiru, Jembatan Dusun Tunggangan RT 25 Desa Tiris–Andungbiru, Jembatan Dusun Tunggangan RT 24 Desa Tiris–Andungbiru, Jembatan Dusun Tunggangan RT 23A Desa Tiris–Andungsari, Jembatan Dusun Tunggangan RT 23B Desa Tiris–Andungsari, serta Jembatan Tlogosari IV Ruas Jalan Tiris–Tlogosari (R.052).
Selain itu, tercatat kerusakan plengsengan di ruas jalan Andungsari–Batas Jember (R.055) di dua titik, plengsengan sungai Dusun Kedaton Desa Andungbiru, plengsengan di belakang SDN Andungbiru I Desa Andungbiru serta plengsengan di Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton.
“Kami berharap melalui koordinasi lintas sektor ini, penanganan dampak bencana dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga akses infrastruktur dan keselamatan masyarakat dapat segera pulih,” pungkasnya. (mel/fas)
