Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) bersama Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial sebagai upaya menjadikan perpustakaan pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat di ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo, Senin (15/12/2025).
Kegiatan yang mengambil tema “Transformasi Perpustakaan Desa Mendukung Masyarakat Sejahtera” ini diikuti oleh 60 orang peserta terdiri dari Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo, Ketua TP PKK Desa Replikasi 2025 serta PC Fatayat NU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo.
Rakor ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning marisa Juwitasari Moh. Haris, SE., MM., Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto serta narasumber dari Mutiara Rindang Surabaya.
Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas menyampaikan program pendampingan pengembangan perpustakaan desa telah digulirkan sejak tahun 2017. Untuk tahun 2025, pendampingan dilakukan di 11 desa diantaranya Alassapi dan Liprak Kidul (Banyuanyar), Wangkal dan Duren (Gading), Sindetlami (Besuk), Tamansari dan Asembagus (Kraksaan), Sumberkerang (Gending), Sidorejo (Kotaanyar) serta Tegalsiwalan dan Bulujaran Lor (Tegalsiwalan).
“Tahapan program pengembangan perpustakaan desa meliputi sosialisasi, bimtek strategi pengembangan perpustakaan (peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dan advokasi) serta monitoring dan evaluasi),” ujarnya.
Menurut Ulfi, selain pendampingan ke-11 desa baru penerima program, Dispersip juga melakukan upgrading program perpustakaan desa ke-11 desa lama, diantaranya Sentul (Gading), Alaskandang dan Bago (Besuk), Jatiadi (Gending), Kedungrejoso (Kotaanyar), Bantaran dan Tempuran (Bantaran, Kedungcaluk (Krejengan), Bermi (Krucil) serta Pondokkelor dan Sumberanyar (Paiton).
“Selain perpustakaan desa, Dispersip juga memfasilitasi pengembangan Taman Bacaan Masyarakat yang dikelola oleh PC Fatayat NU Kota Kraksaan dan Kabupaten Probolinggo. Tahun 2026 diajukan bantuan 1.000 buku ke Perpustakaan Nasonal RI,” jelasnya.
Ulfi menambahkan dalam rangka pengembangan budaya baca, Dispersip melaksanakan program bagi Bunda (bacakan lagi buku untuk ananda) melalui metode membaca nyaring ke pengurus TP PKK Kecamatan dan PC Fatayat NU Kota Kraksaan serta Kabupaten Probolinggo. Program ini diharapkan menjadi solusi peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Dalam rangka replikasi pengembangan perpustakaan desa, tahun 2026 diharapkan usulan dari TP PKK Kecamatan terkait desa yang akan menerima program pendampingan
pengembangan perpustakaan desa,” tambahnya.
Sementara Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Marisa Juwitasari Moh. Haris, SE., MM., mengatakan literasi tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kemampuan membaca dan menulis, melainkan sebagai kecakapan mengolah dan menganalisis informasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Literasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari membaca buku, mengakses internet hingga mengikuti beragam aktivitas edukatif di perpustakaan.
“Literasi hari ini harus mampu membekali masyarakat dengan kecakapan hidup. Informasi yang diperoleh dari buku, internet maupun kegiatan di perpustakaan harus bisa diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sekitarnya,” katanya.
Ning Marisa menjelaskan, program pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial menjadi salah satu upaya strategis untuk menjadikan perpustakaan sebagai ruang terbuka yang solutif bagi masyarakat.
“Melalui program ini, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga memfasilitasi akses komputer dan internet, pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha, pusat kegiatan belajar masyarakat, pemberdayaan perempuan melalui parenting serta ruang kreativitas anak seperti membaca nyaring. Perpustakaan desa harus menjadi pusat belajar dan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, kolaboratif dan adaptif terhadap kebutuhan warga,” lanjutnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan berbagai stakeholder, termasuk OPD terkait, dunia usaha melalui CSR dan perguruan tinggi. “Untuk keberlanjutan, TP PKK Kabupaten Probolinggo mendorong replikasi program ini dengan menetapkan 10 desa sebagai desa percontohan pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial pada tahun 2026,” tambahnya.
Sedangkan Sekretaris I Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Rita Erik Ugas Irwanto menegaskan komitmen TP PKK dalam mendukung program pengembangan literasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial tahun 2025 yang disinergikan bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo. Program ini menyasar 11 desa baru serta peningkatan kapasitas pada 11 desa penerima program sebelumnya, sehingga total desa penerima sejak 2017 mencapai 109 desa.
“TP PKK memiliki kader hingga tingkat desa yang siap menjadi motor penggerak pengelolaan perpustakaan desa. Kami berharap kader PKK dapat berperan aktif dalam menghidupkan perpustakaan sebagai pusat literasi dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Rita Erik juga mendorong pemerintah desa agar mendukung keberlanjutan program melalui pengalokasian dana desa sesuai kebutuhan perpustakaan. “Dengan tema Transformasi Perpustakaan Desa Mendukung Masyarakat Sejahtera, perpustakaan diharapkan menjadi ruang terbuka yang tidak hanya menyediakan layanan baca, tetapi juga memfasilitasi pelatihan usaha, bimbingan belajar dan kegiatan kolaboratif bersama OPD, swasta, perguruan tinggi, komunitas serta unsur desa lainnya,” pungkasnya. (nab/zid)
