Surabaya, Lensaupdate.com - Komitmen Kabupaten Probolinggo dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat kembali mendapat apresiasi nasional. Pada Kamis (11/12/2025) malam, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas terbentuknya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Probolinggo.
Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Peluncuran Posbankum Desa/Kelurahan serta pembukaan pelatihan peacemaker dan paralegal yang digelar Kanwil Kemenkum Jawa Timur di Graha UNESA, Kampus 2 Universitas Negeri Surabaya.
Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil menghadirkan layanan bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan secara penuh. Bersama Bupati Probolinggo, sebanyak 38 kepala daerah se-Jawa Timur juga menerima penghargaan serupa dari Menteri Hukum RI.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum bukan hanya fasilitas administratif, tetapi sarana yang menghadirkan keadilan secara nyata di tingkat desa melalui pendekatan keadilan restoratif.
“Hidup itu harus menyala dan memberi manfaat bagi orang lain. Filosofi Urip Iku Urup ini menjadi nyawa Posbankum. Posbankum bukan sekadar pos jaga, tetapi cahaya yang menerangi masyarakat,” ujarnya.
Posbankum dinilai menjadi wujud kehadiran negara yang paling dekat dengan masyarakat, terutama dalam memberikan konsultasi, edukasi hukum, pendampingan hingga mediasi penyelesaian sengketa secara damai.
Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambahkan keberadaan Posbankum desa/kelurahan adalah langkah strategis dalam pemerataan akses keadilan di seluruh wilayah Jatim.
“Masyarakat kini memiliki ruang untuk bertanya, memahami haknya, menyelesaikan sengketa secara damai serta mendapatkan pendampingan hukum secara cepat dan tepat,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut. Keberhasilan membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh masyarakat desa dan kelurahan yang telah mendukung terbentuknya Posbankum. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang sama terhadap layanan hukum,” katanya.
Menurut Bupati Haris, Pemkab Probolinggo akan memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, para peacemaker serta paralegal desa untuk memaksimalkan pemanfaatan Posbankum.
“Posbankum harus menjadi ruang aman bagi masyarakat, tempat mereka mendapatkan pemahaman hukum yang benar serta solusi permasalahan melalui musyawarah dan keadilan restoratif. Kami berkomitmen mewujudkan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang berkeadilan, harmonis dan sejahtera,” tegasnya.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan pemenuhan hak-hak masyarakat hingga tingkat paling bawah. (put/zid)
