.jpeg)
Malang, Lensaupdate.com - Menteri Sosial RI H. Saifullah Yusuf menegaskan urgensi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi penting bagi penyaluran bantuan sosial yang lebih akurat dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/11/2025) malam.
Mensos menegaskan DTSEN hanya akan optimal apabila seluruh institusi yang terlibat bekerja secara sinergis. Kolaborasi lintas lembaga menjadi perintah langsung dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
“Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi pemutakhiran, karena data ini sangat penting. Ketika datanya akurat, maka bantuan sosial akan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Mensos menjelaskan akurasi DTSEN merupakan prasyarat penting untuk mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Kementerian Sosial (Kemensos) juga melihat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang cukup maju dalam pengelolaan data sosial.
“Data kita sudah semakin akurat. Meskipun belum sepenuhnya sempurna, tetapi dibandingkan enam sampai tujuh bulan lalu, jumlah penerima yang tidak sesuai telah berkurang signifikan di dalam DTSEN,” tambahnya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan BPS sebelumnya telah melakukan proyek percontohan pemutakhiran data di Kota Surabaya. Program tersebut kemudian diperluas melalui kolaborasi dengan BPS Jawa Timur, Kemensos dan Pemprov Jawa Timur untuk mencakup seluruh kabupaten/kota.
“Kami melakukan pemutakhiran untuk semua kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, BPS bersama Pemerintah Provinsi mengembangkan aplikasi yang memungkinkan penyampaian data potensi dan usulan hingga tingkat desa, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama untuk perumusan kebijakan,” ungkapnya.
Menindaklanjuti arahan Mensos tersebut, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris menyampaikan dukungan penuh terhadap akselerasi DTSEN. Pemutakhiran data bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi landasan bagi tata kelola pemerintahan yang efisien dan berkeadilan.
“Arahan dari Bapak Menteri Sosial sepenuhnya sejalan dengan komitmen kami di Kabupaten Probolinggo. Pemutakhiran dan akurasi data merupakan kunci untuk memastikan bahwa seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.
Gus Haris menjelaskan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah memperkuat kerja sama dengan BPS, Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kecamatan dan desa dalam memperbarui data sosial secara periodik.
“Kami terus meningkatkan verifikasi lapangan, memperkuat kapasitas SDM pendata serta memanfaatkan aplikasi pendataan bersama. Dengan DTSEN yang semakin terintegrasi, efektivitas program pemerintah akan meningkat signifikan,” tegasnya.
Menurut Gus Haris, pembaruan data sosial tidak boleh bersifat insidental. Upaya tersebut harus berjalan berkelanjutan agar tidak ada warga rentan yang luput dari perhatian pemerintah.
“Harapan kami adalah tersedianya data yang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di seluruh wilayah. Kabupaten Probolinggo siap menjadi bagian dari daerah yang aktif menyukseskan DTSEN sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih presisi,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut Mensos RI Saifullah Yusuf didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawana, Kepala BPS Jawa Timur melakukan launching SINGASARI (Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi) Transformasi Digital Untuk Kemajuan Desa.
Selain itu dilakukan penandatanganan nota kesepakatan penyediaan pemanfaatan dan pengembangan data dan/atau informasi statistik dalam rangka pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. (put/zid)
