.jpeg)
Dringu, Lensaupdate.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (rakorev) mandiri penganugerahan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di ruang pertemuan Bentar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (18/11/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono dan diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Tim Teknis APE Kabupaten Probolinggo.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono mengatakan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) merupakan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai berhasil melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai bidang pembangunan.
“Melalui penghargaan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh kebijakan, program, kegiatan serta anggaran pembangunan,” katanya.
Menurut A’at, kegiatan evaluasi mandiri ini merupakan langkah penting dalam rangka mengukur sejauh mana implementasi PUG di Kabupaten Probolinggo telah berjalan dengan baik.
“Kita akan meninjau kembali dokumen, data dukung serta capaian kinerja yang berkaitan dengan tiga komponen utama PUG. Yakni, landasan hokum, lembaga (SDM dan Pokja PUG) serta data terpilah,” jelasnya.
Melalui proses evaluasi ini jelas A’at, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta merumuskan strategi perbaikan agar pada penilaian PPE berikutnya Kabupaten Probolinggo dapat mencapai tingkat penghargaan yang lebih tinggi dengan tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan dan kualitas implementasi.
“Pelaksanaan PUG bukan semata untuk memenuhi indikator penilaian, tetapi untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, anak-anak serta kelompok rentan lainnya,” terangnya.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, A’at mengajak agar menjadikan PUG sebagai budaya kerja bersama, bukan sekadar program, melainkan cara berpikir dan bertindak dalam setiap proses pembangunan daerah.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah, anggota Pokja dan tim teknis yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan PUG di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.
A’at mengharapkan kerja keras dan komitmen bersama membuahkan hasil terbaik, tidak hanya dalam bentuk penghargaan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, meningkatkan kualitas evaluasi serta mempertegas komitmen kita menuju Kabupaten
Probolinggo yang responsif gender, inklusif dan berdaya saing, sesuai dengan visi Kabupaten Probolinggo yang SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing,” tambahnya.
Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Rigustina menyampaikan hasil evaluasi Pengarusutamaan Gender (PPE) tahun 2023 menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
“Kabupaten Probolinggo kembali menempati predikat Pratama dengan skor akhir berada pada rentang 501–600, meski raw score evaluasi mandiri mencapai 837,4 sebelum mengalami penyusutan nilai sekitar 200–300 poin pada tahap verifikasi pusat,” ujarnya.
Tina menyampaikan kondisi ini harus menjadi dorongan untuk memperkuat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, terutama dalam aspek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
“Penyusutan skor yang cukup besar menunjukkan masih ada komponen implementasi PUG yang belum maksimal. Raw score kami sudah tinggi di angka 837,4, tetapi ketika diverifikasi, banyak hal yang belum memenuhi bukti implementatif sesuai standar pusat,” jelasnya.
Ia menjelaskan Evaluasi PPE kini diselenggarakan setiap tahun, sehingga upaya perbaikan harus lebih cepat dan terukur. “Kita pernah berada pada predikat Madya pada 2018 dan bahkan mencapai predikat Utama pada 2020. Artinya, kapasitas kita sebenarnya ada. Yang perlu diperbaiki adalah konsistensi dan pembuktian pelaksanaan PPRG di setiap perangkat daerah,” lanjutnya.
Menurut Tina, fluktuasi predikat dari tahun ke tahun mulai dari Pratama (2016), Madya (2018), Utama (2020) dan kembali Pratama (2023 menunjukkan adanya celah dalam kesinambungan penerapan PUG yang harus segera diperbaiki.
“Kami melihat tantangan terbesar bukan hanya pada penyusunan dokumen, tetapi memastikan setiap OPD menjalankan PUG secara nyata. Bukti implementasi itulah yang sangat diperhitungkan dalam penilaian,” tegasnya.
Tina menambahkan pihaknya akan meningkatkan koordinasi lintas sektor sekaligus memperkuat pendampingan teknis agar seluruh perangkat daerah mampu menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender secara konsisten.
“Ke depan, kami akan memperkuat pembinaan, pendampingan dan monitoring PPRG. Target kami jelas untuk meningkatkan predikat PPE Kabupaten Probolinggo pada evaluasi mendatang,” pungkasnya. (mel/fas)
