Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus menguatkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Hal ini diwujudkan lewat kegiatan sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (PUG GEDSI) yang digelar di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Senin (20/10/2025).
Sebanyak 70 peserta dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan tersebut. Mereka dibekali pemahaman mendalam oleh tiga narasumber dari DP3AK Provinsi Jawa Timur, Widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Rigustina menjelaskan penerapan PUG GEDSI merupakan bentuk nyata dari pembangunan yang berpihak pada semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
“PUG GEDSI bukan sekadar konsep, tetapi strategi konkret agar kebijakan pembangunan benar-benar inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman para kepala OPD dan camat agar mampu mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan.
“Sinergi antar OPD dan kecamatan menjadi kunci agar semangat GEDSI benar-benar hidup di setiap kebijakan. Dengan begitu, visi Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing) dapat terwujud,” tegasnya.
Sementara Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Nursalam menekankan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut menyentuh kelompok rentan di masyarakat.
“PUG GEDSI bukan slogan administratif, melainkan strategi nyata agar semua warga memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap OPD perlu melakukan analisis gender dan inklusi sosial serta menyusun Gender Budget Statement (GBS) agar manfaat program lebih tepat sasaran. Ia juga mengingatkan pentingnya inovasi pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan dan masyarakat miskin.
“Keberhasilan PUG dan GEDSI tidak diukur dari laporan di atas kertas, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Mari jadikan kolaborasi dan kerja inklusif sebagai napas utama pembangunan Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (mel/fas)
