Dringu, Lensaupdate.com - Upaya memperkuat jaminan perlindungan hak dan keselamatan anak terus mendapat perhatian serius di Kabupaten Probolinggo. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Probolinggo kembali mendorong penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi relawan dari 15 kecamatan. Kegiatan berlangsung di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Selasa (28/10/2025).
Bimtek tersebut dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi dan menangani berbagai risiko kekerasan terhadap anak sejak dini. Mengingat kasus kekerasan dan eksploitasi anak masih kerap terjadi di lingkungan terdekat, keterlibatan komunitas menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan yang terintegrasi.
Untuk memperkuat wawasan, kegiatan menghadirkan berbagai pemateri dari lembaga terkait perlindungan anak. Di antaranya Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo Rigustina, Kepala UPT PPA Kabupaten Probolinggo Tri Yuliastanto, Konselor PUSPAGA Ahmad Hafidzi serta perwakilan LPA Kabupaten Probolinggo Sugeng Raharjo.
Topik pembahasan difokuskan pada kebijakan perlindungan anak, strategi mencegah kekerasan, mekanisme rujukan kasus, hingga peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
Ketua LPA Kabupaten Probolinggo Slamet Riyadi mengungkapkan kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas para pegiat PATBM di masyarakat. “Kami berharap peserta dari 15 kecamatan dapat mengimplementasikan hasil bimtek ini di wilayahnya masing-masing sehingga terbentuk jaringan PATBM yang aktif dan responsif terhadap perlindungan anak,” ungkapnya.
Sementara Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono menyampaikan apresiasi kepada para relawan perlindungan anak yang telah menunjukkan dedikasi dalam mencegah dan menangani berbagai kerentanan yang dialami anak.
“Anak-anak adalah aset terpenting kita. Mereka generasi penerus yang wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi panggilan moral seluruh elemen masyarakat,” katanya.
A’at menjelaskan, PATBM memiliki posisi penting sebagai garda terdepan perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan sehingga keberadaannya harus terus diperkuat baik dari sisi kapasitas maupun jejaring.
“Semangat saja tidak cukup, kita membutuhkan kemampuan teknis dan profesionalisme. Melalui bimtek ini peserta dibekali pemahaman bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, mekanisme penanganan yang tepat, pertolongan pertama psikososial serta penguatan kolaborasi dengan layanan pendukung lainnya,” jelasnya.
Ia berharap seluruh peserta bimtek mampu berperan sebagai agen perubahan yang responsif dan menjadi tempat pertama yang dapat diandalkan anak serta keluarga yang membutuhkan perlindungan.
“Serap materi, bangun komitmen dan jadilah pelopor perlindungan anak di komunitas kita. Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya secara utuh,” pungkasnya. (mel/fas)
.jpeg)