.jpeg)
Surabaya, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan dukungan kuat terhadap penerapan keadilan restoratif (Restorative Justice) di Jawa Timur melalui kehadiran Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris atau Gus Haris dalam penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. Acara ini berlangsung di Dyandra Convention Center, Surabaya, pada Kamis (9/10/2025) dan menjadi momen penting dalam penguatan sinergi hukum dan sosial di wilayah Jawa Timur.
Penandatanganan MoU dilakukan antara Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim Dr. Kuntadi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menerapkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan rembug desa yang masih kuat di masyarakat.
Gubernur Khofifah menekankan peran penting kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota dalam memahami serta menangani dinamika sosial yang terjadi di wilayahnya masing-masing. “Harapannya keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah hukum yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata hukuman,” katanya.
Sebagai perwakilan Pemkab Probolinggo, Gus Haris menyambut baik dan memberikan komitmen penuh terhadap implementasi keadilan restoratif. “Pendekatan ini sangat tepat dalam membangun keadilan yang adil dan berorientasi pada pemulihan sosial sehingga menguatkan ikatan sosial di tengah masyarakat,” ungkap Gus Haris.
Selain penandatanganan nota kesepakatan terkait Restorative Justice, acara tersebut juga diwarnai dengan penandatanganan kerja sama pembangunan daerah antar kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Forum diskusi bertema “Good Corporate Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa” turut mengisi agenda, yang bertujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih di tingkat provinsi hingga kabupaten.
Penerapan keadilan restoratif diharapkan tidak hanya memperbaiki sistem penegakan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Upaya ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum dan berbagai stakeholder terkait.
Dengan dukungan penuh dari kepala daerah seperti Gus Haris, Kabupaten Probolinggo siap menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur yang menerapkan sistem keadilan modern namun tetap berakar pada nilai-nilai sosial budaya lokal. Langkah ini diyakini dapat mengurangi konflik dan mempercepat proses penyelesaian perkara secara damai, sehingga meminimalisir beban sistem peradilan formal. (nab/zid)
