.jpeg)
Dringu, Lensaupdate.com - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat strategi dalam menekan potensi kerawanan pangan di daerahnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan "Sosialisasi Hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)" yang digelar di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (30/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat fungsional dan perencana dari 61 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Mereka mendapatkan paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo mengenai peran peta geospasial dalam perencanaan pembangunan dan DKP Kabupaten Probolinggo terkait hasil pemutakhiran data FSVA tahun 2025.
Kepala DKP Kabupaten Probolinggo Yahyadi melalui Kepala Bidang Penanganan Kerawanan Pangan Nurul Komaril Asri mengatakan FSVA menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik sebagaimana diatur dalam SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025, yang menekankan pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis hasil dan berdampak langsung terhadap isu prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan.
“Berdasarkan peta komposit FSVA 2025, dari 330 desa di Kabupaten Probolinggo, terdapat tiga desa yang masuk kategori prioritas 3 (agak rentan pangan). Ketiganya adalah Desa Kedungsumur dan Kalidandan di Kecamatan Pakuniran serta Desa Tambak Ukir di Kecamatan Kotaanyar. Kerentanan di wilayah tersebut disebabkan oleh faktor keterbatasan akses air bersih, rasio lahan terhadap sarana penyedia pangan dan jumlah tenaga kesehatan yang minim,” katanya.
Nurul menjelaskan hasil FSVA menjadi dasar ilmiah untuk mengarahkan kebijakan intervensi secara lebih presisi dan efektif. “Peta FSVA bukan sekadar data, melainkan alat strategis untuk membaca potensi kerentanan secara komprehensif. Melalui peta ini, pemerintah daerah dapat menentukan wilayah prioritas dan menyiapkan intervensi yang sesuai dengan akar masalah di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan kerawanan pangan merupakan isu multidimensi yang membutuhkan sinergi lintas sektor antara instansi teknis, bidang kesehatan, infrastruktur serta sosial. “Kondisi di tiga desa tersebut memperlihatkan bahwa masalah pangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi. Perlu pendekatan integratif yang mencakup perbaikan infrastruktur air bersih, peningkatan layanan kesehatan dan penguatan akses pangan masyarakat,” tegasnya.
Nurul menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar FSVA dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi krisis pangan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca ekstrem.
“FSVA ini menjadi kompas pembangunan pangan daerah. Dengan data yang mutakhir dan valid, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, DKP Kabupaten Probolinggo menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan serta memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses terhadap pangan bergizi dan layak. (mel/fas)
