Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kecamatan Kraksaan terus memperkuat komitmennya dalam percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu diwujudkan lewat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar pada Kamis (25/9/2025) di Pendopo Kecamatan Kraksaan.
Rapat koordinasi ini menghadirkan berbagai unsur strategis mulai dari jajaran Forkopimka, kepala desa dan lurah se-Kecamatan Kraksaan, Ketua TP PKK Kecamatan, kepala puskesmas bersama tenaga kesehatan, pendamping desa, penyuluh pertanian, kader pembangunan manusia hingga kader Genre. Forum multipihak ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menekan angka stunting agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Camat Kraksaan Puja Kurniawan dalam sambutannya menekankan stunting merupakan isu prioritas yang harus ditangani serius. Peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sangat krusial dalam memastikan setiap keluarga berisiko mendapatkan pendampingan optimal.
"Stunting bukan hanya soal kesehatan anak, tetapi juga menyangkut kualitas generasi bangsa di masa depan. Karena itu, kita ingin memastikan setiap keluarga yang berisiko mendapat perhatian penuh,” katanya.
Puja berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi konkret dalam memperkuat pendampingan keluarga dan meningkatkan edukasi masyarakat. Sinergi yang terjalin juga diharapkan dapat memperluas cakupan intervensi sehingga angka prevalensi stunting di wilayah Kraksaan dapat ditekan lebih cepat.
“Dengan dukungan semua pihak, target penurunan stunting di Kecamatan Kraksaan optimis bisa tercapai. Kuncinya adalah konsistensi, kerja sama dan keterlibatan aktif masyarakat,” tambahnya.
Sementara Koordinator Balai KB Kecamatan Kraksaan M. Taufiq Warasy menambahkan pentingnya penguatan identifikasi kasus stunting di tingkat desa dan kelurahan. Hal ini dianggap sebagai dasar pelaksanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.
“Kita harus memiliki data akurat agar program intervensi, baik gizi maupun non-gizi, benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan. Kunci keberhasilan ada pada kerja sama lintas sektor,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, agenda utama diarahkan pada evaluasi kinerja TPK sekaligus pemetaan kasus stunting di seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Kraksaan. Data ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
"Melalui pemetaan yang lebih detail, setiap desa dan kelurahan diharapkan mampu mengidentifikasi keluarga berisiko secara cepat. Dengan demikian, intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan dan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan sejalan dengan intervensi non gizi, seperti perbaikan sanitasi, penyuluhan pola asuh dan pemberdayaan ekonomi keluarga," pungkasnya. (nab/zid)
