Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan pendampingan pendaftaran Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) di ruang Pustakaloka Dispersip Kabupaten Probolinggo, Selasa hingga Kamis (23-25/9/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh 90 orang peserta terdiri dari pengelola perpustakaan MI,MTs dan MA di Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari 4 (empat) orang narasumber dari Dispersip Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Pelayanan Pengembangan Perpustakaan Dispersip Kabupaten Probolinggo Nurul Yaqin menyampaikan pendaftaran Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sebagai bagian dari upaya penataan sistem perpustakaan yang lebih tertib dan profesional. NPP bukan sekadar kode administratif, melainkan elemen strategis dalam pengelolaan data dan peningkatan layanan literasi.
“Nomor Pokok Perpustakaan adalah identitas resmi dan unik bagi setiap perpustakaan. NPP bukan hanya angka, tapi menjadi kunci penting dalam menyusun sistem pengelolaan perpustakaan yang efektif, efisien dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Yaqin, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong seluruh pengelola perpustakaan, baik negeri maupun swasta agar segera memiliki NPP dan masuk dalam sistem data nasional. Hal ini menjadi fondasi dalam membangun portal satu data perpustakaan, sekaligus mendukung upaya pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) yang lebih baik di Kabupaten Probolinggo.
“Kami ingin memastikan seluruh perpustakaan di Kabupaten Probolinggo terdaftar secara resmi dan terdata dengan baik. Dengan begitu, kita bisa menyusun kebijakan, program dan dukungan yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Yaqin menekankan pendampingan ini bukan hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi menjadi bagian dari strategi peningkatan daya saing pengelola perpustakaan. Harapannya dengan adanya NPP, para pengelola terdorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan inovasi di masing-masing lembaganya.
“Kami ingin mendorong semangat kompetitif yang sehat di antara para pengelola perpustakaan. NPP akan membuka akses terhadap berbagai program pembinaan, bantuan fasilitas dan integrasi ke dalam sistem nasional,” tambahnya.
Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Abdul Ghafur mengatakan peran perpustakaan di era digital saat ini telah mengalami transformasi signifikan. Perpustakaan tidak lagi sebatas tempat menyimpan buku, tetapi telah menjadi pusat informasi, edukasi, rekreasi dan inovasi bagi masyarakat.
“Perpustakaan hari ini adalah salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, kritis dan berdaya saing. Di sinilah letak peran strategis perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berbudaya,” katanya.
Mantan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini menjelaskan untuk mengoptimalkan peran tersebut, diperlukan data yang akurat, valid dan terkini. Pendataan perpustakaan bukan sekadar tugas administratif, tetapi fondasi penting dalam membangun sistem yang kokoh dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan asumsi. Data adalah kunci utama. Melalui pendataan ini, kita bisa memetakan kondisi riil perpustakaan, mulai dari jumlah koleksi, jenis-jenisnya, fasilitas, tenaga pustakawan hingga pola kunjungan masyarakat,” jelasnya.
Dengan pemetaan yang akurat lanjut Ghafur, Dispersip akan mampu merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menyusun program kerja yang responsif dan melakukan alokasi anggaran secara efisien.
“Contohnya, jika dari data terlihat masih minimnya koleksi buku anak, kita akan prioritaskan pengadaan di sektor itu. Kalau ada perpustakaan yang kekurangan fasilitas digital, kita bisa siapkan bantuan peralatan teknologi yang dibutuhkan,” terangnya.
Tak hanya soal kebijakan, Ghafur menekankan pendataan juga berperan besar dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah memberikan layanan perpustakaan yang prima. Data akan membantu kita memahami kebutuhan pengguna dan mengembangkan layanan inovatif seperti literasi digital, klub membaca, bahkan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan komunitas lokal,” terangnya.
Ghafur menyebut pendataan merupakan bagian dari evaluasi kinerja dan akuntabilitas program yang sudah berjalan, sekaligus mendukung integrasi data ke dalam sistem nasional.
“Ini bukan hanya untuk kepentingan lokal, tetapi juga untuk menyelaraskan langkah kita dengan Perpustakaan Nasional. Data yang solid akan memperkuat sinergi dan sinkronisasi program di semua level,” tambahnya.
Mantan Camat Banyuanyar ini mengajak seluruh pengelola perpustakaan di daerah untuk berpartisipasi aktif dan jujur dalam proses pendataan. Pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem perpustakaan yang lebih kuat di Kabupaten Probolinggo.
“Mari jadikan kegiatan ini sebagai awal dari komitmen baru. Dengan data yang solid, kita bisa melangkah lebih pasti untuk memajukan literasi dan budaya baca masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)