Probolinggo, Lensaupdate.com - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar sosialisasi pemutakhiran massal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Pendaftaran Tanah Sistematiss Lengkap (PTSL) di Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Selasa (9/9/2025).
Kegiatan yang diikuti oleh Camat dan Koordinator Pemungut PBB ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Plt Asisten Administrasi Umum Hary Tjahjono, Kepala BPPKAD Kristiana Ruliani dan Kepala Bidang Pendapatan BPPKAD Moh. Idris.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan pemutakhiran massal PBB-P2 diperlukan karena adanya permasalahan diantaranya identitas Wajib Pajak pada SPPT tidak sesuai (masih atas nama leluhur), luas bumi dan luas bangunan tidak sesuai sertifikat serta NJOP tidak mencerminkan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang akurat.
“Selain itu, lokasi lahan dalam SPPT kerap tidak tercantum dengan jelas, rendahnya kemauan masayarakat untuk memperbaiki SPPT secara mandiri serta tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya membuat pemilik tanah malas mengurus penyesuaian SPPT-nya,” ujarnya.
Kristiana menerangkan pemutakhiran massal PBB-P2 ini bertujuan agar tata kelola administrasi PBB-P2 yang lebih baik, penagihan PBB-P2 lebih tepat dan cepat, peningkatan PAD dari sektor PBB-P2, memenuhi asas keadilan pengenaan PBB-P2, percepatan pelayanan dan mendukung rencana pembangunan daerah.
“Manfaatnya, pemilik dapat mengetahui batas bidang tanah di desa secara presisi, menghindari sengketa lahan, memudahkan pendaatan bidang dan bangunan, mempermudah perencanaan pembangunan daerah, mengetahui perkembangan wilayah desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi kepada para camat yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pemutakhiran massal PBB-P2 melalui PTSL.
“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para camat yang hadir. Ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk meningkatkan PAD sebagai tulang punggung pembangunan daerah,” katanya.
Sekda Ugas menjelaskan, selama ini pengelolaan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari data yang tidak akurat, tumpang tindih hingga identitas wajib pajak yang belum diperbarui sesuai kondisi riil.
“Dengan data yang valid, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (mel/fas)
