Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo semakin serius dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sinergi lintas sektor. Hal ini dibuktikan lewat rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) IPM dengan agenda penguatan Tim Satgas IPM dan penetapan program kerja yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo pada Rabu (6/8/2025).
Rakor ini dipimpin oleh Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo selaku Koordinator Satgas IPM Kabupaten Probolinggo **. Rapat tersebut diikuti oleh sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), TP PKK, akademisi, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan.
“Kami menyadari untuk mendorong peningkatan IPM, tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergi yang kuat antar sektor, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Hariawan Dwi Tamtomo.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam rakor adalah sektor kesehatan masyarakat. Dimana Kabupaten Probolinggo masih dihadapkan pada tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta masalah stunting.
“Solusinya bukan sekedar meningkatkan layanan kesehatan, tapi juga memperluas akses. Kami akan mengembangkan layanan puskesmas 24 jam, menambah rumah sakit di wilayah terpencil dan memperluas cakupan imunisasi,” jelasnya.
Di bidang pendidikan jelas Hariawan, data mencatat ada lebih dari 12.000 warga usia kurang dari 15 tahun yang putus sekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah merancang intervensi dengan membuka kelompok belajar, program pendidikan kesetaraan serta memberikan dukungan dana desa untuk pendidikan.
“Kami juga mendorong pemutakhiran data kependudukan dan penghapusan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Selain itu, akan diberlakukan kebijakan wajib menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah agar kualitas SDM ke depan lebih baik,” terangnya.
Selain itu, penguatan sektor ekonomi menjadi bagian penting dalam peningkatan IPM. Satgas IPM merancang program pengembangan UMKM, pembangunan pasar tradisional serta pelatihan kerja yang bekerja sama dengan perusahaan.
“Kami ingin masyarakat desa memiliki akses ekonomi yang lebih baik. Peningkatan investasi dan pengendalian inflasi juga menjadi perhatian agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Rakor ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjalankan program peningkatan IPM secara berkelanjutan dan kolaboratif. “Kami tidak hanya ingin IPM naik di atas kertas. Yang lebih penting adalah perubahan nyata di lapangan yang bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
