.jpg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Kabupaten Probolinggo, Senin (11/8/2025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono ini diikuti oleh Tim RB, SAKIP dan TPI ZI Kabupaten Probolinggo.
Plt Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengatakan kegiatan ini dimaksudkan untuk menyampaikan update kebijakan RB, SAKIP dan ZI.
“Tujuannya peningkatan implementasi RB, SAKIP dan ZI serta peningkatan indeks RB, nilai AKIP dan unit kerja WBK/ WBBM. Harapannya peningkatan kolaborasi antar Pokja dan Perangkat Daerah sehingga dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi berdampak yang selaras dengan Kabupaten Probolinggo SAE,” katanya.
Hary menyampaikan realisasi indeks RB, nilai SAKIP dan predikat ZI menuju WBK/WBBM Kabupaten Probolinggo. Indeks RB tahun 2020 sebesar 65,72 (B), tahun 2021 sebesar 62,82 (B), tahun 2022 sebesar 63,05 (B) dan tahun 2023 sebesar 77,26 (B) berdasarkan sumber LHE Reformasi Birokrasi,
“Untuk nilai SAKIP tahun 2020sebesar 72,41 (BB), tahun 2021 sebesar 68,01 (B), tahun 2022 sebesar 68,68 (B), tahun 2023 sebesar 67,43 (B) dan tahun 2024 sebesar 67,11 (B). Untuk predikat ZI menuju WBK tahun 2020 1 PD yakni Dinas PMPTSP dan tahun 2024 2 PD yakni Disdukcapil dan Puskesmas Leces,” jelasnya.
Lebih lanjut Hary juga mengungkapkan tentang update kebijakan RB (konsep grand desain RB 2025-2045 dan road map RB nasional 2025-2029) serta SE MenPARB Nomor 6 tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025.
“Implementasi SAKIP yang semula terdiri dari 4 komponen meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja diubah menjadi SAKP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) yang terdiri 3 komponen meliputi pengukuran kinerja, pengendalian pelaksanaan kinerja dan pelaporan kinerja diharapkan menjadi pendorong keberhasilan 11 program prioritas Pesiden,” terangnya.
Ke-11 program prioritas Presiden tersebut diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Unggulan Garuda, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Pembangunan RS Berkualitas, program 3 juta rumah, Sekolah Rakyat (SR), rehabilitasi sekolah, penuntasan TBC, lumbung pangan serta pembangunan bendungan dan irigasi. “Tema evaluasi SAKIP tahun 2025 adalah pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Menurut Hary, mekanisme evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2025 meliputi perubahan model pemantauan evaluasi dan memanfaatkan momentum proses penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra.
“Evaluasi tahun 2025 pada unit kerja Pemda yang mengampu urusan perencanaan, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan penanaman modal, urusan pertanian, urusan perikanan, urusan usaha mikro, urusan perindustrian dan urusan ketenagakerjaan,” pungkasnya. (nab/zid)
