Pajarakan, Lensaupdate.com - DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dan Nota Keuangannya pada Jum’at (15/8/2025) sore.
Kegiatan yang dilakukan melalui tayangan live streaming di ruang rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Pimpinan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini dilaksanakan pada masa persidangan I DPR tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan RAPBN 2026 merupakan rancangan anggaran pertama yang sepenuhnya dirancang oleh pemerintahannya sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.
APBN 2026 bukan sekadar angka belanja dan penerimaan negara, tetapi sebagai alat perjuangan untuk membangun Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera. Ketangguhan bangsa menjadi fondasi bagi terciptanya kemandirian serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Oleh sebab itu, kebijakan anggaran difokuskan pada delapan agenda prioritas nasional.
Total belanja negara dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 3.786,5 triliun. Prioritas pertama adalah penguatan ketahanan pangan. Pemerintah mengalokasikan Rp 164,4 triliun untuk memperkuat program swasembada beras dan jagung, termasuk subsidi pupuk sebesar Rp 46,9 triliun. Pentingnya peran Bulog sebagai stabilisator harga dan pelindung petani dari fluktuasi pasar.
Kedua, ketahanan energi juga menjadi fokus utama. Sebanyak Rp 402,4 triliun dialokasikan untuk menjaga subsidi energi tetap tepat sasaran, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) serta meningkatkan akses listrik hingga ke desa-desa terpencil. Indonesia harus tampil sebagai pelopor energi bersih dunia.
Agenda ketiga yang mendapat sorotan luas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan kepada 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah dasar, ibu hamil dan balita. Pemerintah menganggarkan Rp 335 triliun untuk program ini yang diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi generasi muda tetapi juga menggerakkan perekonomian desa melalui keterlibatan UMKM dan petani lokal.
Keempat, sektor pendidikan mendapatkan perhatian khusus dengan alokasi tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp 757,8 triliun. Fokus utamanya adalah peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi serta perluasan akses beasiswa seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan LPDP.
Presiden juga memprioritaskan sektor kesehatan yang inklusif dengan anggaran sebesar Rp 244 triliun. Program ini difokuskan pada penurunan stunting, revitalisasi fasilitas kesehatan serta perluasan jaminan asuransi kesehatan bagi 96,8 juta masyarakat miskin. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, Presiden memperkenalkan program Koperasi Merah Putih yang kini telah menjangkau 80 ribu desa dan kelurahan. Koperasi ini akan mendapatkan dukungan pembiayaan murah dari bank-bank Himbara untuk menjadi penggerak utama distribusi pangan, logistik dan pembiayaan mikro di desa.
Modernisasi pertahanan nasional juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah akan meningkatkan kemampuan militer, memperkuat sistem pertahanan serta menaikkan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan negara. Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan investasi dan hilirisasi industri. Dengan nilai proyek hilirisasi mencapai USD 38 miliar, sektor energi, pertambangan dan pertanian akan menjadi motor pertumbuhan.
Pemerintah menggandeng sektor swasta dan BUMN investasi Danantara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Pembangunan 770.000 unit rumah rakyat melalui skema FLPP dan bantuan rumah swadaya juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa RAPBN 2026 akan mampu menjaga stabilitas fiskal dan menjadi instrumen nyata dalam melindungi rakyat serta mewujudkan keadilan sosial. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih adil, makmur dan dihormati di tingkat global. Target-target ekonomi yang dicanangkan dalam RAPBN 2026 mencakup pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi pada kisaran 2,5 persen serta penurunan angka kemiskinan menjadi antara 6,5 hingga 7,5 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka diharapkan berada dalam kisaran 4,44 hingga 4,96 persen serta penurunan rasio gini menjadi 0,377–0,380 untuk menciptakan kesetaraan sosial yang lebih baik.
Keikutsertaan DPRD Kabupaten Probolinggo dalam agenda nasional ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (nab/zid)
.jpeg)
