Kraksaan, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025-2029 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (24/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris, perwakilan Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur Andika Pratama Herlambang, TP2D, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP), Forum CSR serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Musrenbang RKPD ini diikuti 200 orang peserta terdiri dari Pemerintah Daerah (Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota), Perangkat Daerah (PD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dunia usaha/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi dan akademisi, kelompok inklusi sosial serta organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan masyarakar adat.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029 oleh Plt Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur Andika Pratama Herlambang, Kepala Bapelitbangda M. Sjaiful Efendi, Paguyuban UKM, Gerkatin, Komisi Penanggulangan Aids (KPA), DWP, Universitas Panca Marga, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Forum CSR dan MUI.
Kegiatan ini diawali dengan penyampaian paparan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur oleh Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur Andika Pratama Herlambang. Dilanjutkan sesi dialog dengan narasumber dari TP2D Kabupaten Probolinggo dan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo.
Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris mengatakan Kabupaten Probolinggo memiliki potensi luar biasa yang dapat menjadikannya sejajar dengan daerah-daerah maju di Jawa Timur. Namun, perlu kerja bersama semua pihak untuk mengatasi berbagai persoalan krusial, terutama kemiskinan, infrastruktur.dan kualitas sumber daya manusia.
“Kabupaten Probolinggo ini luar biasa. Kita punya pegunungan, danau, pantai, lahan pertanian, bahkan produksi padi kita surplus 9.000 ton. Tembakau, bawang merah dan kopi kita juga unggulan. Tapi PR kita masih banyak, terutama dalam mengubah mindset dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Bupati Haris menegaskan bahwa berdasarkan data BPS, Kabupaten Probolinggo masih termasuk dalam empat besar daerah termiskin di Jawa Timur. Untuk itu, Pemkab telah membentuk Satgas Kemiskinan yang akan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan melibatkan semua stakeholder, termasuk OPD, organisasi masyarakat dan relawan desa.
“Kita harus kerja cepat, berjejaring dan aktif mencari peluang dari pusat. Jangan hanya duduk menunggu. Semua OPD harus mampu membangun networking, terutama ke kementerian agar bisa membawa program dan anggaran ke Probolinggo,” jelasnya.
Selain Satgas Kemiskinan, Pemkab juga membentuk Satgas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Satgas Infrastruktur. Satgas IPM akan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara Satgas Infrastruktur akan mengawasi pembangunan fisik, termasuk jalan, sekolah, sarana kesehatan dan air bersih.
“Ini bukan kerja Bupati saja, tapi kerja semua. Keterlibatan masyarakat itu penting. Pengawasan pembangunan oleh warga akan memperkuat transparansi dan efektivitas program,” tegasnya.
Bupati Haris menyampaikan pentingnya sinergi antara program pemerintah daerah dengan program kementerian, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan seperti Muslimat, Fatayat, Aisyiyah dan lainnya. “Kami ingin semua program, baik dari pusat maupun daerah, selaras untuk mempercepat pembangunan. Jangan ada program yang berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menekankan visinya untuk membangun Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing (SAE). “Kami ingin masyarakat merasakan kesejahteraan yang nyata, pemerintahan yang amanah, lingkungan yang religius dan daya saing yang tinggi. Mari kita wujudkan ini bersama-sama,” tambahnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengungkapkan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 secara terukur dan partisipatif. Dinamika tersebut sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan yang sangat strategis bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“RPJMD ini menjadi pedoman arah pembangunan. Maka, penyusunannya tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan, tetapi harus terukur sesuai kemampuan fiskal dan sumber daya manusia,” ujarnya.
Oka mengingatkan keberhasilan kepala daerah akan sangat bergantung pada sejauh mana RPJMD dijalankan secara konsisten dan menghasilkan capaian yang nyata hingga akhir masa jabatan.
“Jangan sampai RPJMD yang disusun hari ini menjadi bumerang karena programnya tidak terukur. Rapor kepala daerah pada tahun 2029 akan dilihat dari keberhasilan indikator-indikator di RPJMD ini,” tegasnya.
Lebih lanjut Oka juga menyoroti pentingnya memasukkan hasil kajian partisipatif dalam penyusunan RPJMD. Usulan-usulan masyarakat yang diserap melalui pokok-pokok pikiran DPRD maupun hasil musyawarah di tingkat kecamatan harus mendapat porsi dalam dokumen pembangunan.
“Dalam proses reses tanggal 14–19 Juli lalu, kami mendapati tiga isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat di seluruh dapil. Pertama, buruknya infrastruktur jalan. Kedua, persoalan pengairan lahan pertanian. Ketiga, maraknya permasalahan sampah,” lanjutnya.
Oka menilai, keluhan ini merupakan realitas yang harus dijadikan prioritas pembangunan lima tahun mendatang. “Kami mendorong pemerintah daerah segera merampungkan dokumen RPJMD agar dapat dibahas bersama DPRD. Harapan kami, awal Agustus sudah masuk ke dewan dan paling lambat minggu kedua Agustus sudah bisa disepakati bersama,” terangnya.
Selanjutnya Oka juga membandingkan paparan dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo. Dimana Bappeda Provinsi Jawa Timur lebih banyak menyampaikan rapor pembangunan lima tahun terakhir. Sementara Bapelitbangda fokus pada rencana lima tahun ke depan.
“Itu penting sebagai cermin. Rapor kita selama 2019–2024 memang masih banyak PR. Indikator kemiskinan tinggi, kemandirian fiskal rendah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum memuaskan. Ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya,” tandasnya.
Sedangkan Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, menyelaraskan visi misi kepala daerah terpilih serta menguji kelayakan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“Musrenbang ini menjadi forum penting dalam memastikan arah pembangunan lima tahun mendatang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi serta dapat diukur secara konkret,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Pemkab Probolinggo menargetkan tercapainya beberapa hal utama, antara lain penetapan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, penyempurnaan dokumen RPJMD berdasarkan masukan stakeholder serta komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Dari proses ini, kami ingin menghasilkan dokumen RPJMD yang benar-benar berkualitas. Dokumen ini akan menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya selama masa jabatan kepala daerah,” tambahnya.
Sjaiful menjelaskan hasil Musrenbang ini akan dirumuskan dalam bentuk berita acara sebagai bukti adanya kesepakatan bersama. Selanjutnya, rancangan akhir RPJMD akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Probolinggo untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, RPJMD akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).
“Dengan keterlibatan aktif berbagai pihak dan proses yang inklusif, Musrenbang RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2029 diharapkan mampu melahirkan arah pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
