Kraksaan, Lensaupdate.com - Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi AHZ selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo memimpin rapat koordinasi (rakor) TKPK Kabupaten Probolinggo tahun 2025, Rabu (23/4/2025) di ruang kerja Wabup Probolinggo di Kantor Bupati Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektorat, Bapelitbangda, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian.
Rakor TKPK Kabupaten Probolinggo ini diawali dengan paparan kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Roy Iskandar.
Roy juga menyampaikan realisasi anggaran (Tagging SIPD-RI) kemiskinan ekstrem tahun 2024, anggaran APBD murni dan pergeseran (Tagging SIPD-RI) kemiskinan ekstrem tahun 2025 berdasarkan strategi serta anggaran APBD murni (Tagging SIPD-RI) kemiskinan ekstrem tahun 2025 berdasarkan sifat (langsung, tidak langsung dan penunjang).
Sementara Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Ra Fahmi mengatakan angka kemiskinan regular pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,74% dari tahun 2023 yang sebelumnya sebesar 17,19% menjadi 16,45 % di tahun 2024. Posisi ini di Jawa Timur menjadikan Kabupaten Probolinggo menempati urutan nomor 4 (empat) dari bawah setelah Sampang, Bangkalan dan Sumenep.
“Berdasarakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 target penurunan angka kemiskinan 16,00% ditahun 2024, 15,75% ditahun 2025 dan 15,50 ditahun 2026. Jumlah penduduk miskin tahun 2024 juga turun sebanyak 7.910 orang dari tahun 2023,” katanya.
Wabup Fahmi menerangkan garis kemiskinan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2024 sebesar Rp 537.724, bertambah sebesar Rp 23.450 per bulan, bila dibandingkan kondisi tahun 2023 yang sebesar Rp 514.274. Angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,69% dari yang sebelumnya di tahun 2023 sebesar 2,28% menjadi 0,59% di tahun 2024.
“Posisi di Jawa Timur Kabupaten Probolinggo berada di peringkat nomor 8 (delapan) terbawah setelah Sumenep, Bojonegoro, Ngawi, Sampang, Situbondo, Tuban dan Nganjuk. Sedangkan angka kemiskinan ekstrem Provinsi Jawa Timur sebesar 0.66%,” jelasnya.
Menurut Wabup Fahmi, berdasarkan tagging program dan anggaran kemiskinan di Stranas PK SIPD-RI, alokasi anggaran untuk kemiskinan ekstrem tahun 2025 sebesar Rp 309.939.318.302 yang tersebar di 15 perangkat daerah, 33 puskesmas dan 18 kecamatan dengan jumlah sub kegiatan sebanyak 658 sub kegiatan. Namun dengan adanya efisiensi anggaran, terjadi perubahan anggaran kemiskinan ekstrem menjadi Rp 297.087.834.982, terjadi pengurangan sebesar Rp 12.851.483.320. “Terkait dengan hal tersebut diharapkan agar anggaran lebih berdaya guna untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.
Wabup Fahmi menjelaskan di bulan Pebruari tahun 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo tengah melaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Survei sosial ekonomi nasional akan mencangkup berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, pengeluaran rumah tangga dan sektor lainnya. Informasi dari BPS sudah ditetapkan lokus sampel ada di 24 kecamatan dan tersebar di 83 desa. “Hasil dari Susenas ini akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan di Kabupaten Probolinggo kedepan,” lanjutnya.
Selaku Ketua TKPK, Wabup Fahmi meminta perangkat daerah pengampu penanggulangan kemiskinan agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengoptimalkan fungsi TKPK dalam mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di setiap perangkat daerah sesuai dengan Permandagri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja TKPK.
“Disarankan kepada perangkat daerah agar dapat merumuskan program yang benar-benar dapat direalisasikan dan konkrit sesuai kebutuhan, keadaan dan potensi masyarakat sehingga dapat menyentuk dan bermakna nyata bagi masyarakat miskin,” tambahnya.
Untuk pertemuan TKPK selanjutnya, Wabup Fahmi meminta ada pemetaan kondisi kesejahteraan penduduk per desa. Artinya, ada pemeringkatan jumlah penduduk miskin per desa dengan basis data By Name By Addres (BNBA). “Harapannya program-program kemiskinan lebih terfokus. Pendekatan intervensi penyelesaian dengan pendekatan desa,” pungkasnya. (nab/zid)
