Kraksaan, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat reformasi birokrasi melalui strategi peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
Dalam rangka menyelaraskan program unggulan Bupati Probolinggo tahun 2025-2029 dengan roadmap reformasi birokrasi, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo menggelar kegiatan pendahuluan asistensi sinergitas Reformasi Birokrasi (RB) di Ruang Rapat Harmoni Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/4/2025).
Pendahuluan asistensi sinergitas RB ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo didampingi Plt Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Sholihin Hamid dan narasumber utama dari kalangan akademisi, Prof. Fadillah Putra, Ph.D. dari Universitas Brawijaya yang juga bagian dari Tim TP2D.
Kegiatan ini melibatkan Tim Penilai Internal (TPI) RB dan SAKIP dari berbagai unsur seperti Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dan Bagian Organisasi.
Plt Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Sholihin Hamid menyampaikan asistensi ini bertujuan untuk menyusun rencana aksi strategis meliputi peningkatan nilai AKIP, penilaian AKIP di tingkat pemerintah daerah (Pemda) dan perangkat daerah (PD) serta finalisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2024.
“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun beberapa strategi utama yang dibahas mencakup penyusunan pohon kinerja, sinkronisasi antara perencanaan strategis RPJMD teknokratik dengan indikator kinerja utama (IKU) hingga simplifikasi IKU yang relevan antar perangkat daerah,” ujarnya.
Sementara Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengatakan pentingnya pemantapan komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif dalam proses peningkatan nilai AKIP. “Proses ini bukan sekedar administratif, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh,” katanya.
Berbagai dokumen pendukung pun disiapkan dan diunggah ke sistem nasional seperti RPD 2024-2026, RKPD, Perjanjian Kinerja (PK) Bupati, Renaksi 2024 dan LPPD. Tak hanya itu, presentasi teknis seperti paparan evaluasi AKIP dan sinergi pengumpulan data juga menjadi fokus dalam monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
“Kegiatan ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara RPJMD teknokratik dan IKU untuk menyusun reviu Tugas dan Fungsi (Tusi) yang tepat sasaran. Dalam prosesnya, dilakukan analisis terhadap Perangkat Daerah yang memiliki kemiripan fungsi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan mendukung efisiensi birokrasi,” jelasnya.
Strategi lainnya termasuk pendampingan teknis penyusunan paparan SAKIP oleh perangkat daerah, khususnya yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan dan pengumpulan data dukung lainnya.
“Dengan pendekatan kolaboratif ini, kami berharap dapat mencapai nilai AKIP yang lebih tinggi pada tahun 2025 dan membawa dampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah daerah,” pungkasnya. (nab/zid)
