Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo semakin memantapkan langkah menghadirkan Program Sekolah Rakyat dengan menyiapkan lahan seluas sekitar tujuh hektare di Desa Asembakor Kecamatan Kraksaan. Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan survei lapangan bersama tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI, Rabu (1/7/2026).
Survei dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Ghafur, Kepala Dinas Sosial Rachmad Hidayanto, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, jajaran Forkopimka Kraksaan serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Tim Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kementerian Pekerjaan Umum turut melakukan identifikasi awal terhadap kondisi lahan yang diusulkan sebagai bagian dari tahapan verifikasi dan penilaian kelayakan lokasi pembangunan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh program prioritas nasional tersebut dengan menyediakan lahan yang sesuai dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan pemerintah pusat.
"Sebelumnya kami telah mengajukan beberapa alternatif lokasi, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Hari ini kami meninjau lokasi dengan luas kurang lebih tujuh hektare yang kami harapkan dapat memenuhi kriteria untuk pembangunan Sekolah Rakyat," katanya.
Menurut Sekda Ugas, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kawasan di sekitarnya.
"Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berupaya semaksimal mungkin agar program ini dapat direalisasikan di daerah kami. Semoga kehadiran Sekolah Rakyat nantinya membawa manfaat bagi masyarakat sekaligus mendorong kemajuan wilayah sekitar," jelasnya.
Sementara perwakilan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum RI Fahmi menjelaskan survei lapangan merupakan tahapan awal untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum dilakukan proses penetapan.
"Hari ini kami melakukan identifikasi awal terhadap kondisi lahan yang diusulkan. Selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kesiapan lokasi, termasuk aspek sarana dan prasarana pendukung. Hasil survei ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat," ungkapnya.
Hasil survei tersebut selanjutnya akan menjadi dasar evaluasi pemerintah pusat dalam menentukan kelayakan usulan Kabupaten Probolinggo. Apabila memenuhi seluruh persyaratan, pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Asembakor diharapkan segera direalisasikan sehingga dapat memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Probolinggo. (nab/zid)
.jpeg)