Pemkab Probolinggo Petakan Percepatan Pembangunan Kantor Desa di 22 Desa


Kraksaan, Lensaupdate.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mulai memetakan percepatan pembangunan kantor desa bagi 22 desa yang hingga kini belum memiliki kantor permanen. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

Komitmen itu disampaikan Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris saat memimpin rapat koordinasi bersama 22 kepala desa di Ruang Pertemuan Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (23/7/2026). Rapat yang difasilitasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Ugas Irwanto, para camat dan sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Munaris memaparkan kondisi desa-desa yang hingga saat ini masih menjalankan pelayanan pemerintahan tanpa kantor desa permanen. Akibatnya, pelayanan administrasi kepada masyarakat harus dilakukan di rumah kepala desa atau perangkat desa sehingga dinilai kurang efektif.

Menurut Munaris, keberadaan kantor desa sangat penting karena menjadi pusat pelayanan administrasi, koordinasi pemerintahan, pelaksanaan musyawarah desa hingga penyimpanan arsip pemerintahan.

"Tanpa kantor desa yang representatif, pelayanan publik menjadi kurang optimal. Aktivitas pemerintahan berpindah-pindah tempat, pengelolaan arsip tidak maksimal dan koordinasi antarperangkat desa menjadi lebih sulit," ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Haris menegaskan pembangunan kantor desa menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah desa, Pemkab Probolinggo akan membantu mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat proses pembangunan.

"Saya ingin ke depan tidak ada lagi desa di Kabupaten Probolinggo yang belum memiliki kantor desa. Walaupun kemampuan fiskal kita terbatas, pemerintah daerah akan terus mendampingi desa dan mencarikan solusi agar pembangunan bisa segera terealisasi," katanya.

Bupati Haris menjelaskan percepatan pembangunan akan diawali dengan pemetaan kondisi setiap desa, termasuk kesiapan lahan dan persoalan administrasi. Desa yang telah memiliki lahan siap bangun akan diprioritaskan dalam proses selanjutnya.

Selain memanfaatkan anggaran pemerintah desa, Pemkab Probolinggo juga membuka peluang dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha agar pembangunan dapat dilakukan secara bertahap.

"Kami akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, termasuk CSR. Yang terpenting, seluruh proses tetap berjalan sesuai aturan sehingga pembangunan kantor desa bisa segera diwujudkan," jelasnya.

Ia juga meminta DPMD, Bagian Hukum dan perangkat daerah terkait segera menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat pembangunan, termasuk kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme tukar guling lahan apabila diperlukan.

Menurut Bupati Haris, keberadaan kantor desa yang layak akan berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan masyarakat, efektivitas pemerintahan serta meningkatnya kepercayaan publik kepada pemerintah desa.

"Saya ingin meninggalkan fondasi yang baik bagi Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan persoalan kantor desa ini bisa kita tuntaskan secara bertahap sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal," tegasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Probolinggo berharap seluruh desa yang belum memiliki kantor permanen dapat segera memperoleh solusi sesuai tingkat prioritas, sehingga pelayanan pemerintahan desa dapat berjalan lebih profesional, tertib dan efektif. (nab/zid)