.jpeg)
Madiun, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memperkuat komitmennya dalam memodernisasi pengelolaan pasar tradisional melalui studi tiru sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar ke Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Kamis hingga Jumat (9-10/7/2026). Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pasar sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Kunjungan yang dipimpin Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ itu diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kristiana Ruliani, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Sugeng Wiyanto beserta sejumlah pejabat terkait.
Rombongan diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun bersama jajaran Pemerintah Kota Madiun untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pasar berbasis digital yang telah diterapkan di Kota Madiun.
Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ mengatakan studi tiru tersebut merupakan bagian dari ikhtiar pemerintah daerah dalam menghadirkan tata kelola pasar yang lebih modern, transparan dan akuntabel.
"Kami dari Pemkab Probolinggo hari ini melakukan studi tiru ke Pemkot Madiun dalam rangka melihat sistem elektronifikasi dan digitalisasi pasar yang ada di Kota Madiun. Kami ingin belajar karena pengelolaan pasar di Kota Madiun termasuk salah satu yang terbaik di Jawa Timur," katanya.
Menurut Wabup Fahmi, digitalisasi pasar diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi sekaligus menjadi solusi untuk memperkuat PAD di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
"Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak masukan berkaitan dengan pengelolaan pasar. Mudah-mudahan melalui elektronifikasi dan digitalisasi ini dapat meningkatkan PAD sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat," jelasnya.
Wabup Fahmi menegaskan tujuan utama pembenahan pasar bukan sekadar meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pedagang dan masyarakat melalui pelayanan yang semakin berkualitas.
"Retribusi yang dibayarkan para pedagang harus kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik. Pasarnya semakin bersih, nyaman dan aman, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang," terangnya.
Saat ini, Pemkab Probolinggo tengah melakukan berbagai pembenahan, mulai dari validasi data pedagang hingga menyiapkan penerapan sistem pembayaran retribusi secara elektronik yang lebih mudah dan transparan.
Namun demikian, Wabup Fahmi mengakui implementasi sistem digital harus disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Probolinggo yang memiliki wilayah lebih luas dibandingkan Kota Madiun.
"Karena berbicara kota dan kabupaten tentu memiliki karakter yang berbeda. Kami akan memulai penataan secara bertahap, dimulai dari beberapa pasar di sekitar ibu kota kabupaten sebelum diterapkan secara lebih luas," tambahnya.
Ia berharap hasil studi tiru tersebut mampu melahirkan inovasi yang dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Probolinggo.
"Kami berharap sepulang dari sini tidak hanya membawa dokumentasi atau foto bersama, tetapi juga membawa ide, inspirasi dan praktik-praktik baik yang bisa diterapkan di Kabupaten Probolinggo," tegasnya.
Sementara Plt Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun menjelaskan Pemerintah Kota Madiun terus mengembangkan berbagai inovasi untuk menjaga daya saing pasar tradisional di tengah perubahan perilaku belanja masyarakat.
"Yang kami kejar bukan hanya retribusi, tetapi bagaimana ekosistem pasar itu hidup. Ketika pasar ramai dan masyarakat nyaman, maka roda perekonomian akan bergerak dengan sendirinya," ujarnya.
Melalui studi tiru ini, Pemkab Probolinggo berharap dapat mengadopsi berbagai praktik terbaik dalam pengelolaan pasar berbasis digital sehingga tercipta pasar tradisional yang lebih modern, efisien, transparan dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. (put/zid)
