Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Perkuat Anggaran Pendidikan Demi Penuhi SPM


Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat kualitas layanan pendidikan melalui penyusunan perencanaan anggaran yang lebih terarah. Salah satu langkah strategis dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo dengan menggandeng Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur dalam pendampingan penyusunan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo pada Rabu (15/7/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan pendidikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pendampingan juga diarahkan agar setiap program yang dirancang mampu mendukung pencapaian indikator SPM Pendidikan secara optimal.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Bapelitbangda, kepala sekolah hingga unsur yang terlibat dalam penyusunan program pembangunan daerah. Seluruh peserta bersama-sama membahas sinkronisasi program prioritas, target kinerja serta strategi penganggaran yang akan diterapkan pada tahun anggaran mendatang.

Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana proses perencanaan dilakukan secara tepat, terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas dimulai dari perencanaan yang tepat. Karena itu, setiap program yang disusun harus benar-benar mengacu pada kebutuhan riil masyarakat dan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan," katanya.

Menurut Hary, penyusunan anggaran harus memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan. Setiap alokasi dana diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi peserta didik, tenaga pendidik maupun satuan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.

Ia menjelaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pemerataan layanan pendidikan. Oleh sebab itu, proses perencanaan harus mampu menghasilkan program yang realistis, tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Perencanaan yang baik bukan sekadar menyusun anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan dan masa depan generasi penerus," ujarnya.

Pendampingan dari BBPMP Jawa Timur juga menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di Kabupaten Probolinggo. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah daerah memperoleh penguatan dalam menyusun kebijakan anggaran yang sesuai regulasi sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan pendidikan nasional.

Selain membahas aspek teknis penganggaran, kegiatan ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan yang telah berjalan. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas program yang dinilai paling efektif meningkatkan mutu pelayanan pendidikan pada tahun 2026.

Disdikdaya Kabupaten Probolinggo berharap seluruh proses perencanaan dapat menghasilkan dokumen penganggaran yang lebih berkualitas sehingga pelaksanaan program pendidikan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hary menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BBPMP Jawa Timur merupakan bagian penting dalam memperkuat sistem pendidikan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan BBPMP Jawa Timur menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan," tambahnya.

Melalui penguatan perencanaan anggaran berbasis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo optimistis kualitas layanan pendidikan akan semakin merata. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. (nab/zid)