Digitalisasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Probolinggo Jadi Referensi DPRD Bondowoso


Kraksaan, Lensaupdate.com – Inovasi digitalisasi pengawasan yang dikembangkan Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo mendapat apresiasi dari daerah lain. Keberhasilan dalam membangun sistem pengawasan keuangan dan tata kelola desa berbasis digital menjadikan Kabupaten Probolinggo sebagai rujukan bagi Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso dalam memperkuat transformasi pengawasan pemerintahan.

Hal tersebut terlihat dalam kunjungan koordinasi dan konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso ke Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo, Rabu (29/7/2026). Kunjungan ini bertujuan mempelajari penerapan sistem digital yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengawasan keuangan desa maupun perangkat daerah.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya bersama 11 anggota Komisi I beserta unsur pendamping. Mereka diterima Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Bagus Abdul Goffur didampingi para Inspektur Pembantu, Auditor Madya, Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan, auditor serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).

Dalam pertemuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Probolinggo memaparkan berbagai inovasi digital yang diterapkan untuk mendukung proses monitoring, evaluasi dan pengendalian pengawasan secara lebih cepat dan terintegrasi.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Bagus Abdul Goffur mengatakan transformasi digital menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan, terutama di tengah keterbatasan jumlah auditor dan luasnya cakupan wilayah pengawasan.

"Pemanfaatan teknologi informasi mampu mempercepat proses monitoring, mempermudah pengendalian serta meningkatkan akurasi pelaporan sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih optimal," katanya.

Menurut Bagus, sistem digital tidak hanya mempercepat proses kerja auditor, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penyajian data yang lebih akurat, transparan dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ia menyampaikan kunjungan DPRD Kabupaten Bondowoso menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai pengembangan sistem pengawasan yang telah diterapkan di Kabupaten Probolinggo.

"Digitalisasi pengawasan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengawasan. Sistem ini tidak hanya mempermudah pekerjaan auditor, tetapi juga mempercepat proses pengawasan terhadap perangkat daerah maupun pemerintah desa," tambahnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya menjelaskan Kabupaten Probolinggo dipilih sebagai lokasi studi tiru karena dinilai berhasil menghadirkan inovasi digitalisasi pengawasan yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

"Kami datang untuk belajar sekaligus melakukan sharing terkait digitalisasi pengawasan keuangan dan tata kelola desa. Banyak inovasi dan fitur yang kami pelajari hari ini untuk memperkuat sistem yang sudah kami miliki agar pengawasan di Kabupaten Bondowoso semakin efektif dan transparan," ujarnya.

Menurut Andi, penguatan sistem pengawasan berbasis digital menjadi kebutuhan penting karena Kabupaten Bondowoso memiliki 201 desa dan 10 kelurahan yang memerlukan pengawasan yang lebih cepat, akurat dan terintegrasi.

Ia menilai sistem yang diterapkan Inspektorat Kabupaten Probolinggo mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah dengan karakteristik yang beragam, sehingga layak dijadikan referensi dalam pengembangan sistem serupa di Bondowoso.

"Kami berharap hasil studi tiru ini dapat menjadi bekal untuk mempercepat transformasi digital pengawasan di Kabupaten Bondowoso sehingga tata kelola pemerintahan desa semakin baik, akuntabel dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," pungkasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo kembali menunjukkan perannya sebagai daerah yang aktif mengembangkan inovasi tata kelola pemerintahan. Pengalaman dalam menerapkan digitalisasi pengawasan diharapkan dapat menginspirasi pemerintah daerah lain untuk memperkuat sistem pengawasan yang lebih modern, efektif dan akuntabel. (nab/zid)