Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Probolinggo terus mendorong peningkatan mutu layanan perpustakaan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang digelar selama tiga hari di Aula Pustakaloka Dispersip Kabupaten Probolinggo, Selasa hingga Kamis (9-11/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan madrasah, pengelola perpustakaan sekolah, serta kepala desa/lurah dan pengelola perpustakaan desa/kelurahan se-Kabupaten Probolinggo.
Selama kegiatan, peserta memperoleh pendampingan dari narasumber yang berasal dari Dispersip Kabupaten Probolinggo, pustakawan ahli muda dan asesor akreditasi perpustakaan wilayah Kabupaten Probolinggo.
Kepala Bidang Pelayanan Pengembangan Perpustakaan Dispersip Kabupaten Probolinggo Nurul Yaqin mengatakan akreditasi merupakan instrumen penting untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
“Akreditasi perpustakaan bertujuan menilai kelayakan dan kinerja perpustakaan berdasarkan standar nasional. Hasil akreditasi dapat menjadi tolok ukur dalam melakukan pembenahan dan peningkatan layanan secara berkelanjutan,” katanya.
Menurut Yaqin, jumlah perpustakaan di Kabupaten Probolinggo terus bertambah setiap tahun. Namun, jumlah perpustakaan yang telah terakreditasi masih perlu ditingkatkan sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik terkait mekanisme dan manfaat akreditasi.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola perpustakaan terkait manfaat dan mekanisme akreditasi, mendorong komitmen pemerintah desa dan sekolah serta memfasilitasi penyusunan rencana tindak lanjut bagi perpustakaan yang belum terakreditasi,” terangnya.
Sementara Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Ulfiningtyas menegaskan akreditasi bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai pusat literasi masyarakat.
“Akreditasi bukan semata pemenuhan administrasi, melainkan upaya sistematis untuk meningkatkan kinerja, layanan dan peran strategis perpustakaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Ulfi mengungkapkan saat ini jumlah perpustakaan sekolah yang telah terakreditasi masih relatif rendah dibandingkan jumlah keseluruhan perpustakaan yang ada di Kabupaten Probolinggo.
“Dari sekitar 620 perpustakaan sekolah yang ada, baru 18 perpustakaan yang telah terakreditasi. Karena itu percepatan akreditasi menjadi pekerjaan bersama yang harus terus kita dorong,” tegasnya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi ini, Dispersip berharap semakin banyak perpustakaan sekolah maupun desa yang mampu memenuhi standar nasional dan mengajukan akreditasi secara bertahap.
“Harapan kami, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi mampu berkembang menjadi pusat literasi, pusat belajar masyarakat dan sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (nab/zid)
.jpeg)
