.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan memperkuat implementasi sistem mutu di seluruh puskesmas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar workshop peningkatan kapasitas mutu internal puskesmas di Alino Cafe & Eatery Kraksaan, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh para koordinator mutu puskesmas se-Kabupaten Probolinggo dan dilaksanakan secara hybrid. Workshop menghadirkan narasumber dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang memberikan penguatan terkait kebijakan terbaru, standar mutu pelayanan kesehatan serta strategi implementasi sistem mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Workshop tersebut menjadi bagian dari komitmen Dinkes Kabupaten Probolinggo untuk memastikan seluruh puskesmas mampu menjalankan pelayanan kesehatan sesuai regulasi terbaru yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membangun pemahaman yang seragam mengenai pentingnya mutu pelayanan sebagai bagian dari budaya kerja di lingkungan puskesmas.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan materi mengenai arah kebijakan mutu pelayanan kesehatan primer, tata kelola mutu puskesmas, penguatan peran koordinator mutu hingga berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tidak hanya menerima materi, peserta juga terlibat aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pengalaman serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem mutu di masing-masing puskesmas menjadi bahan pembelajaran bersama guna menemukan solusi yang lebih efektif dan aplikatif.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Probolinggo dr. Imelda Kusumaningrum mengatakan workshop ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan regulasi terbaru sekaligus mampu diterapkan secara optimal dalam pelayanan sehari-hari.
“Tujuan kegiatan ini adalah memastikan bahwa penyelenggaraan mutu di puskesmas berjalan sesuai regulasi terbaru dan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelayanan sehari-hari. Mutu pelayanan kesehatan harus menjadi budaya kerja di setiap puskesmas,” katanya.
Menurut Imelda, puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelayanan yang diberikan harus terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh layanan yang aman, efektif dan sesuai standar.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem mutu sangat bergantung pada peran koordinator mutu yang ada di setiap puskesmas. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai standar dan terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan.
“Peran koordinator mutu sangat penting dalam menjaga kualitas layanan kesehatan primer. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan kebijakan dan standar pelayanan kesehatan,” lanjutnya.
Imelda menambahkan bahwa transformasi sistem kesehatan yang saat ini terus dilakukan pemerintah menuntut seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting.
Selama workshop berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan kepada narasumber, terutama terkait implementasi standar mutu, mekanisme evaluasi pelayanan hingga strategi membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan puskesmas.
Menurut Imelda, tingginya partisipasi peserta menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh puskesmas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Melalui forum tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman baru, tetapi juga dapat berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah diterapkan di wilayah masing-masing.
“Melalui workshop ini kami berharap seluruh koordinator mutu memiliki pemahaman yang sama mengenai implementasi mutu pelayanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan di puskesmas dapat terus meningkat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Imelda menegaskan bahwa mutu pelayanan kesehatan tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban administratif semata. Mutu harus menjadi kebutuhan dan budaya kerja yang melekat dalam setiap proses pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.
“Kesimpulan yang ingin kita bangun bersama adalah bahwa penyelenggaraan mutu pelayanan di puskesmas bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan. Dengan mutu yang baik, masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan berkualitas,” tegasnya.
Imelda berharap hasil workshop ini dapat segera diimplementasikan di masing-masing puskesmas sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
Dengan penguatan kapasitas koordinator mutu tersebut, Dinkes Kabupaten Probolinggo optimistis seluruh puskesmas dapat menerapkan sistem mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
