Probolinggo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo terus memperkuat komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Bidang Kesehatan yang digelar di Command Center Kota Probolinggo, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut membahas keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kota Probolinggo.
Hadir dalam forum tersebut Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Kepala Cabang Pasuruan BPJS Kesehatan dr. Kemas Rona Kurniawansyah, Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kota Probolinggo dr. Intan Sudarmadi serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan pentingnya validitas dan pembaruan data kepesertaan sebagai fondasi utama keberhasilan program jaminan kesehatan nasional.
“Persoalan utama yang kita hadapi hari ini adalah validitas data. Perubahan data yang terjadi berulang kali berdampak langsung pada jaminan kesehatan masyarakat, khususnya bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, kita harus semakin waspada dan responsif,” katanya.
Menurut Wali Kota Aminuddin, Pemkot Probolinggo telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pembiayaan layanan kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan dana cadangan bagi warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun masyarakat yang belum tercover skema PBI akibat kendala pendataan.
“Kita tidak boleh lengah. Dampak ekonomi global, termasuk potensi PHK dan tekanan sektor industri, bisa meningkatkan jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, kesiapan sistem dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” jelasnya.
Berdasarkan data tahun 2026, capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Probolinggo telah mencapai 99,51 persen dengan jumlah peserta JKN sebanyak 243.651 jiwa. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata bagi masyarakat.
Forum komunikasi ini juga bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, menyamakan persepsi dalam mendukung implementasi JKN-KIS serta mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional di lapangan.
Sementara Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo terus melakukan validasi data peserta PBPU Pemda secara berkala serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas.
Langkah tersebut didukung dengan penambahan alokasi anggaran, penguatan regulasi kepesertaan hingga upaya pengalihan segmen peserta mandiri menjadi peserta yang dibiayai pemerintah daerah demi memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. (mel/fas)
.jpeg)
.jpeg)
