Probolinggo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo resmi mengukuhkan kepengurusan baru Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kota Probolinggo masa bakti 2026-2030 di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, Rabu (20/5/2026).
Pengukuhan dilakukan langsung oleh Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin dan dihadiri Wakil Wali Kota Probolinggo Ina Dwi Lestari, Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo, perwakilan BPBD Provinsi Jawa Timur, unsur akademisi, dunia usaha, media hingga para pengurus FPRB Kota Probolinggo.
Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Probolinggo Nurkholiq mengatakan pembentukan kepengurusan FPRB berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Probolinggo Nomor 100.3.3.3/114/KEP/425.012/2026 tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Probolinggo Periode 2026-2030.
Menurutnya, keberadaan FPRB menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.
“FPRB menjadi forum kemitraan antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat untuk memperkuat pengurangan risiko bencana secara bersama-sama,” katanya.
Ketua FPRB Kota Probolinggo terpilih Sugeng Nufindarko menegaskan pengukuhan tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi amanah kemanusiaan dalam menjaga keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman bencana.
“Menjadi pengurus FPRB berarti siap mewakafkan waktu, pikiran dan tenaga demi melindungi masyarakat Kota Probolinggo dari potensi bencana alam maupun nonalam,” ujarnya.
Sugeng juga menyoroti posisi geografis Kota Probolinggo yang memiliki kerentanan terhadap sejumlah bencana seperti angin kencang, banjir, kebakaran permukiman hingga dampak perubahan iklim.
“Pembangunan kota harus dibarengi dengan penguatan ketangguhan masyarakat. Kota yang indah juga harus aman dan siap menghadapi bencana,” terangnya.
Sementara Penjabat Deputi Pencegahan BNPB RI Pangarso Suryotomo mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Probolinggo dalam memperkuat kelembagaan pengurangan risiko bencana melalui FPRB.
“Kami berharap forum ini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang tangguh terhadap bencana,” katanya.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prioritas penting pemerintah daerah. Menurutnya, langkah mitigasi jauh lebih efektif dibandingkan penanganan pascabencana yang membutuhkan biaya besar.
“Kerugian akibat bencana bisa berkali-kali lipat dibandingkan biaya mitigasi. Karena itu pengurangan risiko bencana harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Aminuddin menjelaskan Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya mitigasi, mulai dari penambahan rumah pompa untuk mengurangi risiko banjir hingga penguatan early warning system yang terpusat di BPBD.
“Kita juga terus memantau berbagai potensi bencana termasuk aktivitas Gunung Bromo. Kota Probolinggo relatif aman, tetapi kewaspadaan harus tetap ditingkatkan,” jelasnya.
Selain itu, seluruh kelurahan di Kota Probolinggo juga telah dipersiapkan menjadi kelurahan tangguh bencana lengkap dengan titik kumpul evakuasi yang harus dipahami masyarakat.
“Kami serius menyiapkan manajemen risiko bencana agar ketika terjadi bencana, sistem penanganan sudah siap dan masyarakat tidak panik,” pungkasnya. (mel/fas)
.jpeg)
