Kraksaan, Lensaupdate.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Posko Tanggap Bencana Kabupaten Probolinggo di Kantor Kecamatan Kraksaan, Senin (23/2/2026). Kunjungan tersebut disambut langsung Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bersama Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ serta jajaran Forkopimda dan Kepala OPD dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan penanganan banjir dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemkab Probolinggo. Bantuan meliputi 300 paket sembako, 10 meja lipat, 20 kursi lipat, 20 paket siap saji, 20 paket lauk pauk, 30 paket tambahan gizi, 285 paket perlengkapan makan, 100 paket perlengkapan anak, 90 paket kebersihan, 70 terpal, 4.000 glangsing, 5 set pompa air, 48 jas hujan, 20 sepatu bot serta 100 bronjong untuk penguatan tanggul.
Bupati Haris memaparkan konsep BPBD “Gercep” (Gerak Cepat) SAE yang telah dirancang sebagai sistem penanganan bencana terpadu berbasis kecamatan dan desa. Konsep tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Probolinggo yang memiliki delapan daerah aliran sungai (DAS) dengan tingkat risiko berbeda.
“Sebenarnya konsep BPBD Gercep SAE ini sudah kami siapkan sejak lama. Konsepnya adalah gerak cepat, terpadu dan berbasis kecamatan dan desa. Karena delapan DAS kita ini hampir merata di semua kecamatan dan semuanya pernah memakan korban,” ujarnya.
Ia menegaskan pendekatan kewilayahan penting agar respons lebih cepat, asesmen lebih akurat dan mitigasi lebih dini. Dalam pelaksanaannya, Kepala BPBD berkolaborasi dengan OPD serta Forkopimka di masing-masing wilayah.
“Harapannya respon lebih cepat, asesmennya lebih akurat, mitigasi lebih dini dan koordinasi tidak terputus. Bahkan ketika sudah gelap pun teman-teman di kecamatan tetap siaga memantau titik-titik banjir,” tegasnya.
Bupati Haris menjelaskan sejumlah DAS memiliki tingkat kerawanan tinggi. Pertemuan beberapa hulu sungai kerap memicu arus deras yang membawa material sehingga merusak jembatan dan tembok penahan tanah (TPT). Karena itu, desain infrastruktur ke depan harus disesuaikan dengan karakteristik alam setempat.
Data sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 mencatat 26 unit jembatan terdampak, 29 titik irigasi dan TPT rusak serta ratusan rumah mengalami kerusakan. Lahan pertanian terdampak mencapai 319,13 hektare.
“Kita kehilangan 26 jembatan. Sebagian sudah kami tangani melalui BTT APBD, sebagian diusulkan ke provinsi, tetapi masih ada 16 unit yang belum terdanai. Begitu juga TPT, masih ada 15 titik yang belum terdanai,” jelasnya.
Sementara Gubernur Khofifah menegaskan komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat penanganan infrastruktur terdampak, khususnya kerusakan ringan dan normalisasi sungai menjelang Idul Fitri.
“Sudah ditetapkan bersama Kepala BPBD, kita intervensi yang rusak ringan dulu supaya cepat selesai. Yang rusak sedang menyesuaikan kondisinya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim juga memiliki stok jembatan modular yang siap dipasang sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.
Melalui kolaborasi erat antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Probolinggo, penanganan bencana diharapkan berjalan lebih cepat, tepat dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat. (nab/zid)
