Pajarakan, Lensaupdate.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dan Pemkot Probolinggo guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui sarasehan yang digelar di RM Masada Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Staf Khusus Menteri Sosial (Mensos) RI Abd. Malik Haramain.
Sarasehan ini menghadirkan jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Sosial Kota Probolinggo, para Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Korkot) hingga pendamping sosial dari Kabupaten dan Kota Probolinggo. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektor bidang sosial.
Mengangkat tema penguatan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara Kemensos RI dan pemerintah daerah, forum ini memfokuskan pembahasan pada percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Beberapa program prioritas yang menjadi sorotan antara lain Program Sekolah Rakyat, program pemberdayaan masyarakat miskin serta optimalisasi penyaluran bantuan sosial berbasis pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam arahannya, Staf Khusus Menteri Sosial RI Abd. Malik Haramain menekankan pentingnya integrasi program antara pemerintah pusat dan daerah agar intervensi sosial lebih efektif dan tepat sasaran. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan berkelanjutan dan saling melengkapi.
“Langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan. Target nasional hanya dapat tercapai apabila seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah kebijakan yang terkoordinasi,” ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto menyampaikan sejumlah harapan dari pemerintah daerah. Salah satunya adalah percepatan survei lokasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Probolinggo oleh Kemensos RI maupun Kementerian PUPR.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya penguatan program pemberdayaan masyarakat miskin. Pola bantuan sosial yang bersifat sementara perlu diimbangi dengan program pemberdayaan agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
“Bantuan sosial sifatnya sementara, sedangkan pemberdayaan menjadi kunci agar masyarakat miskin dapat berdiri sendiri dan keluar dari lingkar kemiskinan,” katanya.
Dalam forum tersebut, para pendamping sosial turut menyampaikan masukan terkait hasil pemutakhiran data DTSEN. Mereka menilai masih terdapat ketidaksesuaian antara data yang terinput dengan hasil verifikasi dan validasi lapangan. Hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar akurasi data penerima manfaat semakin meningkat.
“Keakuratan data menjadi faktor penting dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan meminimalisir potensi kesalahan distribusi. Dengan data yang valid dan mutakhir, program pengentasan kemiskinan diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” terangnya.
Sarasehan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama antara Kemensos RI, pemerintah daerah dan para pendamping sosial. Kolaborasi yang solid diharapkan mampu menghadirkan kebijakan sosial yang lebih terarah, akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Probolinggo. (nab/zid)
.jpeg)
