Kraksaan, Lensaupdate.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan Program Adiwiyata Tahun 2026 di ruang pertemuan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Rabu (18/2/2026).
Rakor tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi dan diikuti oleh Bapelitbangda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DLH, Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, Bagian Hukum serta Bagian Organisasi.
Program Adiwiyata ini dapat diikuti oleh seluruh jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA hingga SMK/MAK.
Dalam arahannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi menyampaikan rakor ini bertujuan untuk mempersiapkan penyelenggaraan Program Adiwiyata Tahun 2026 sekaligus mendorong peningkatan jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Probolinggo.
“Rapat ini menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan Program Adiwiyata Tahun 2026. Harapannya jumlah sekolah Adiwiyata di Kabupaten Probolinggo terus bertambah dan mampu mewujudkan sekolah yang peduli serta ramah lingkungan hidup,” ujarnya.
Ia menjelaskan Program Adiwiyata merupakan upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekolah melalui gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan untuk mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan.
“Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang telah mengikuti Program Adiwiyata dan/atau telah mendapatkan Penghargaan Adiwiyata dari pemerintah sesuai kriteria yang ditetapkan,” tambahnya.
Sementara Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Probolinggo Suryana Nuring Perbawani menjelaskan penghargaan Adiwiyata diberikan secara berjenjang.
“Pemberian penghargaan Adiwiyata dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga Adiwiyata Mandiri dengan persentase nilai capaian yang berbeda-beda,” ungkapnya.
Untuk tingkat kabupaten/kota, SD/MI dan SMP/MTs harus mencapai nilai minimal 70 persen dari capaian tertinggi. Tingkat provinsi berlaku bagi SMA/MA dan SMK/MAK dengan minimal 70 persen.
Penghargaan Adiwiyata Nasional diberikan kepada sekolah yang mencapai minimal 80 persen dan telah memperoleh penghargaan tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
"Sedangkan Adiwiyata Mandiri diberikan kepada sekolah yang mencapai minimal 90 persen, telah meraih Adiwiyata Nasional serta berhasil membina sedikitnya dua sekolah menjadi Sekolah Adiwiyata," jelasnya.
Menurut Nuring, Program Adiwiyata dilaksanakan melalui empat tahapan utama meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemberian penghargaan serta pemantauan dan evaluasi.
"Hingga tahun 2025, capaian sekolah Adiwiyata di Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak 79 sekolah tingkat kabupaten, 10 sekolah tingkat provinsi, 19 sekolah tingkat nasional serta 7 sekolah Adiwiyata Mandiri.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di antaranya kurangnya dukungan dan motivasi dari jajaran satuan pendidikan serta minimnya partisipasi lembaga sekolah," terangnya.
Sebagai langkah antisipasi terang Nuring, DLH bersama Perangkat Daerah terkait mendorong kebijakan mandatory dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar seluruh lembaga sekolah melaksanakan Program Adiwiyata.
"Selain itu, setiap sekolah diharapkan memasukkan Program Adiwiyata dalam Kurikulum Satuan Pendidikan sehingga dapat mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan program," tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menargetkan penguatan komitmen lintas Perangkat Daerah agar Program Adiwiyata 2026 berjalan lebih optimal dan mampu menciptakan generasi yang peduli serta berbudaya lingkungan. (nab/zid)
