Probolinggo, Lensaupdate.com Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo bergerak cepat menindaklanjuti laporan terkait seorang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) klaster Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang meresahkan warga di Kelurahan Kedopok Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, Sabtu (21/2/2026).
PPKS tersebut diketahui bernama Dawid Effendi (33), warga Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Yang bersangkutan sebelumnya diamankan dan dibawa ke Shelter Kota Probolinggo setelah dilaporkan membuat kegaduhan serta mengambil barang milik warga sekitar.
Setelah dilakukan identifikasi, diketahui Dawid merupakan warga Kabupaten Probolinggo. Pihak Shelter Kota Probolinggo kemudian berkoordinasi dengan Dinsos Kabupaten Probolinggo untuk proses penanganan lanjutan serta pemulangan kepada pemerintah desa dan keluarga.
Kepala Dinsos Kabupaten Probolinggo Rachmad Hidayanto menegaskan pihaknya langsung merespons laporan tersebut dengan koordinasi lintas wilayah guna memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur.
“Kami menerima informasi dari Shelter Kota Probolinggo bahwa yang bersangkutan merupakan warga Kabupaten Probolinggo. Setelah identifikasi, kami segera berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Sumberbulu dan pihak keluarga untuk dilakukan penjemputan serta penanganan lanjutan,” ujarnya.
Menurut Rachmad, penanganan PPKS klaster ODGJ membutuhkan sinergi berbagai pihak agar proses pendampingan dan pengawasan dapat berjalan berkelanjutan.
“Penanganan ODGJ tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, keluarga dan fasilitas layanan sosial agar yang bersangkutan mendapatkan perawatan yang tepat, sehingga tidak kembali meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan hasil koordinasi, penjemputan telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberbulu bersama keluarga yang bersangkutan untuk selanjutnya mendapatkan pendampingan lebih lanjut di lingkungan tempat tinggalnya.
Dinsos Kabupaten Probolinggo memastikan akan terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan pihak desa dan keluarga guna memastikan kondisi yang bersangkutan tetap terkendali serta memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. (mel/fas)
