.jpeg)
Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan pelayanan dan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pembentukan desk pelayanan PMI di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Keseriusan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Kamis (8/1/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana sebagai tindak lanjut atas persetujuan pembentukan desk pelayanan PMI yang telah disepakati pada 7 Januari 2026. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) antara KP2MI/BP2MI dengan Pemkab Probolinggo yang ditandatangani pada Desember 2025.
Rombongan BP3MI Jawa Timur disambut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi, anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Hamim Wajdi serta Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Saniwar.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan Siska Dian Permatasari, Kepala DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi serta perwakilan RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas yang nantinya berperan dalam pemeriksaan kesehatan calon PMI.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BP3MI Jawa Timur bersama tim meninjau secara langsung sarana, prasarana dan fasilitas yang telah disiapkan di desk pelayanan PMI MPP Kabupaten Probolinggo guna memastikan kesiapan operasional layanan.
Kepala BP3MI Jawa Timur Gimbar Ombai Helawarnana menyampaikan pembentukan desk PMI di MPP merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan praktik penempatan PMI non-prosedural.
“Kehadiran kami di Kabupaten Probolinggo ini untuk memastikan kesiapan desk layanan PMI sebagai tindak lanjut MoU yang telah ditandatangani pada Desember 2025. Harapannya, layanan pelindungan PMI di MPP ini bisa segera diwujudkan,” ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan desk PMI akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan penempatan kerja ke luar negeri secara resmi dan terintegrasi. “Dengan pelayanan yang terpusat dan tertib, risiko penempatan non-prosedural dapat diminimalkan,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi fasilitas MPP Kabupaten Probolinggo yang dinilainya sangat representatif. “Infrastruktur yang tersedia sangat memadai. Kami berharap layanan ini tidak hanya melayani masyarakat Kabupaten Probolinggo, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat dari daerah sekitar,” tambahnya.
Sementara Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Saniwar menyampaikan apresiasi atas dukungan BP3MI Jawa Timur dalam penguatan layanan PMI di daerah. “Kami berterima kasih atas kehadiran BP3MI Jawa Timur sebagai tindak lanjut MoU antara Menteri KP2MI dengan Bupati Probolinggo. Ini menjadi langkah awal menghadirkan layanan PMI secara langsung di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Saniwar berharap ke depan petugas dari KP2MI dapat segera ditempatkan di MPP Kabupaten Probolinggo untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. “Tujuan utama kami adalah memastikan warga Kabupaten Probolinggo dapat bekerja ke luar negeri secara aman, nyaman dan sesuai prosedur,” pungkasnya. (mel/fas)
.jpeg)
