Sidoarjo, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Manajemen Kinerja dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, Rabu (14/1/2026).
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Gedung BPKP Jawa Timur, Sidoarjo dan dilakukan langsung oleh Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bersama Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Abul Chair. Kesepakatan ini menjadi pijakan strategis bagi Pemkab Probolinggo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi pada hasil.
Bupati Haris hadir didampingi sejumlah pimpinan perangkat daerah, di antaranya Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, Kepala BPPKAD Kristiana Ruliani, Plt Kepala BKPSDM dr. Anang Budi Yoelijanto, Kepala Bapelitbangda Juwono Prasetijo Utomo serta Kepala DPMD Munaris.
Dalam sambutannya, Bupati Haris menegaskan pembenahan manajemen kinerja dan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kunci untuk mendorong perubahan nyata dalam birokrasi daerah. Inspektorat, harus menjadi mitra strategis kepala daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan.
Ia mengungkapkan Kabupaten Probolinggo memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan, termasuk kawasan wisata unggulan nasional. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi alam Kabupaten Probolinggo sangat luar biasa. Namun tantangan kita masih besar. Berdasarkan data BPS 2024, Kabupaten Probolinggo masih berada pada posisi keempat daerah termiskin di Jawa Timur. Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi kami,” ujarnya.
Bupati Haris menegaskan, kerja sama dengan BPKP bukanlah formalitas belaka, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh organ pemerintahan bekerja secara profesional, akuntabel dan mampu menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan tiga fokus utama penguatan APIP, yakni pemetaan kompetensi aparatur secara tepat, percepatan program pelatihan, serta prioritas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di daerah. “Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang siap diaudit dan berani berbenah. Inilah komitmen kami,” tambahnya.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Abul Chair menyampaikan bahwa pengendalian intern harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesional aparatur negara. “Pengendalian intern bukan sekadar struktur kelembagaan, melainkan fungsi pengawasan yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tujuan,” jelasnya.
Ia berharap, sinergi ini mampu menjadi pengungkit peningkatan kinerja birokrasi sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan berdaya saing. “Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya. (put/zid)
.jpeg)
