Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo resmi menembus posisi tertinggi nasional dalam realisasi belanja APBD tahun anggaran 2025. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 5 Desember 2025, persentase realisasi belanja mencapai 87,54 persen. Capaian ini melesatkan Kabupaten Probolinggo dari peringkat 4 menjadi peringkat 1 nasional, mengungguli daerah lain seperti Kabupaten Waropen dan Kabupaten Melawi yang sebelumnya mendominasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh Perangkat Daerah. Pencapaian tersebut merupakan bukti efektivitas strategi Reformasi Birokrasi SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing) yang diterapkan secara konsisten di seluruh OPD.
“Alhamdulillah, data per 5 Desember 2025 menunjukkan kita sudah di posisi nomor 1 nasional dengan realisasi 87,54 persen. Ini adalah buah kerja keras seluruh OPD yang konsisten menerapkan prinsip SAE. Kita tidak lagi menumpuk anggaran di akhir tahun, tetapi mengeksekusinya dengan cepat, tepat dan terukur,” ungkapnya.
Menurut Sekda Ugas, pola kerja birokrasi saat ini telah berubah secara fundamental. "Orientasi pelaksanaan program tidak menunggu menjelang tutup anggaran, melainkan dijalankan sejak awal tahun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat," jelasnya.
Sementara Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris memberikan apresiasi tinggi terhadap seluruh jajaran birokrasi yang telah bekerja secara konsisten. Posisi puncak nasional ini bukan sekadar prestasi statistik, melainkan gambaran nyata dari birokrasi yang semakin responsif dan tepat sasaran.
“Peringkat 1 Nasional ini adalah kado istimewa bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ini membuktikan bahwa birokrasi kita semakin cepat bekerja untuk rakyat. Namun realisasi ini tidak sekedar penyerapan. Melainkan harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Bupati Haris menambahkan keberhasilan ini mencerminkan semakin kuatnya budaya kinerja di lingkungan Pemkab Probolinggo. "Hal ini sekaligus menjadi indikator kepercayaan pemerintah pusat terhadap tata kelola fiskal daerah," tambahnya.
Capaian ini menambah daftar panjang prestasi Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025, setelah sebelumnya menerima 21 penghargaan tingkat provinsi dan nasional serta meraih tiga kategori penghargaan sekaligus dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI. (nab/zid)
