Kraksaan, Lensaupdate.com - Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Probolinggo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS tahun 2025 melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (23/12/2025). Evaluasi ini menekankan pentingnya penguatan sinergi antar OPD di tengah keterbatasan anggaran pada tahun mendatang.
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ selaku Ketua KPA Kabupaten Probolinggo ini diikuti oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Probolinggo serta organisasi profesi yang selama ini terlibat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 sekaligus menyusun rencana kegiatan tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan penyampaian materi dari Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), DP3AP2KB, Kementerian Agama (Kemenag) serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ menegaskan persoalan HIV/AIDS tidak bisa dipandang hanya dari sisi kesehatan. Isu tersebut juga berkaitan erat dengan aspek kemanusiaan dan pembangunan daerah.
“Permasalahan HIV/AIDS tidak semata persoalan medis. Ini menyangkut ketahanan keluarga, produktivitas sumber daya manusia serta perlindungan perempuan dan anak,” katanya.
Lebih lanjut Wabup Fahmi mengapresiasi kinerja KPA dan seluruh OPD yang telah berkontribusi aktif sepanjang tahun 2025. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi anggaran.
“Kalau tahun ini anggaran sekitar Rp 300 juta, tahun depan diperkirakan hanya Rp 200 juta. Tapi keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan semangat dan komitmen kita,” jelasnya.
Wabup Fahmi juga menyoroti masih kuatnya stigma sosial terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV). Tidak sedikit perempuan dan anak-anak yang justru menjadi korban tanpa mengetahui sumber penularan.
“Oleh karena itu, perlu adanya penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok terdampak, khususnya perempuan. Ibu-ibu yang terdampak perlu kita dorong agar tetap produktif, misalnya melalui kegiatan usaha kecil yang bisa menopang perekonomian keluarga,” imbuhnya.
Sementara Sekretaris KPA Kabupaten Probolinggo Ismail Pandji mengungkapkan hingga 22 Oktober 2025, jumlah penderita HIV dengan KTP Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak 1.926 orang dengan 254 orang di antaranya meninggal dunia akibat AIDS. Data tersebut bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
“KPA memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program penanggulangan HIV/AIDS berjalan secara terkoordinasi, integratif dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendukung target nasional Three Zero pada tahun 2030, yakni nol infeksi baru HIV, nol kematian akibat AIDS dan nol diskriminasi terhadap ODHIV,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Ismail menilai upaya promotif dan preventif tetap bisa dilakukan secara efektif melalui sinergi lintas OPD, seperti menyisipkan materi sosialisasi HIV/AIDS dalam berbagai pertemuan formal di tingkat desa, sekolah maupun kecamatan.
Selain itu, Ismail menyampaikan rumah singgah Bromo Shelter telah dimanfaatkan oleh ODHIV dan keluarga selama proses pengobatan serta kegiatan pendampingan melalui home visit dan pelatihan peningkatan kapasitas yang terus berjalan sepanjang tahun 2025.
“Dengan kolaborasi dan inovasi, kami optimistis upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Probolinggo tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)
