.jpeg)
Dringu, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Perikanan (Diskan) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menyelesaikan konflik pelanggaran jalur penangkapan ikan dan persoalan retribusi di Pelabuhan Randuputih, Jumat (5/12/2025) di UPT Perikanan Budidaya Air Tawar/Payau Kecamatan Dringu.
Rapat yang digelar bersama unsur TNI AL, Polairud, pemerintah desa, organisasi nelayan hingga perwakilan nelayan ini menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan aktivitas perikanan di wilayah Desa Randuputih Kecamatan Dringu.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Danpos AL Mayangan, Danpos AL Paiton, Polairud, Pokmaswas Jabungsisir, Kepala Desa Randuputih, Kepala Desa Gili Ketapang, HNSI Ranting Gili Ketapang serta nelayan Desa Randuputih.
Dua isu utama yang dibahas adalah kasus penangkapan nelayan BOLGA asal Desa Randuputih oleh Pos AL Paiton serta penolakan pembayaran retribusi oleh sebagian nelayan saat mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Randuputih.
Dari hasil koordinasi, disepakati nelayan Desa Randuputih yang sebelumnya mangkir dari sanksi administratif akan menjalani sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perwakilan nelayan menyatakan kesediaannya untuk kembali membayar retribusi pendaratan ikan sesuai aturan pemerintah daerah.
Kepala Diskan Kabupaten Probolinggo Achmad Aruman mengatakan pemerintah daerah selalu mengedepankan pendekatan persuasif namun tetap berpegang pada aturan dalam menyelesaikan konflik seperti ini.
“Kami memahami dinamika yang terjadi di lapangan, tetapi ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Retribusi ini bukan semata kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi nelayan untuk menjaga keberlanjutan layanan pelabuhan,” katanya.
Aruman berharap hasil rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan membangun kesadaran bersama antara pemerintah, aparat keamanan laut dan para nelayan. Oleh karena itu pentingnya sinergi agar potensi konflik serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
“Semua pihak harus menjaga komunikasi yang baik. Jika ada persoalan, sampaikan melalui jalur resmi agar bisa segera kami tindaklanjuti. Tujuan kita sama untuk memastikan aktivitas perikanan berjalan lancar, aman dan tidak merugikan siapapun,” pungkasnya.(mel/fas)
