Kraksaan, Lensaupdate.com - Upaya menghadirkan pembangunan yang inklusif dan responsif gender kembali diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan Keren di Ruang Pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (29/10/2025).
Forum yang dihelat oleh DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo ini menjadi wadah bagi perempuan dari berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan dalam proses pembangunan daerah. Peserta meliputi Fatayat NU, karang taruna, komunitas ojek perempuan, mahasiswa, Duta GenRe serta perempuan dari kelompok rentan di sejumlah kecamatan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono, Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Saniwar serta Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur Suti’ah.
Kelompok rentan yang menjadi perhatian forum di antaranya perempuan penyintas kekerasan, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, buruh dan PPKS, anak, lansia, warga tanpa identitas kependudukan hingga minoritas agama dan etnis.
Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ menyampaikan Musrenbang Perempuan Keren memberi ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan untuk menyampaikan kebutuhan dan gagasan secara langsung. “Semua bisa berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi. Kabupaten Probolinggo sangat terbuka dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” ujarnya.
Ning Hani menjelaskan banyak persoalan kesejahteraan perempuan berhubungan erat dengan faktor pendidikan, kesehatan, akses ekonomi dan perlindungan sosial. “Kita perlu memperluas akses terhadap pendidikan dan memperkuat jejaring antarinstansi agar program pemberdayaan berjalan efektif dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur Suti’ah memaparkan tantangan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang kerap terhambat oleh literasi gender yang rendah dan minimnya representasi perempuan di ruang formal pembangunan.
“Peserta forum pembangunan sering kali belum mewakili suara kelompok perempuan yang rentan. Ruang partisipasi harus diperluas agar tidak ada yang terpinggirkan,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo A’at Kardono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk konkret keberpihakan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kesetaraan bagi seluruh warga tanpa kecuali. “Kami ingin memastikan perempuan, anak dan kelompok rentan menjadi subjek aktif dalam pembangunan. Mereka bukan hanya penerima manfaat tetapi turut menentukan arah pembangunan,” katanya. (nab/zid)
