Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menegaskan komitmennya dalam menghapus kemiskinan ekstrem secara total di Kabupaten Probolinggo. Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang digelar di ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Senin (8/9/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
Dalam rakor tersebut, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menyampaikan pengentasan kemiskinan ekstrem harus menjadi kerja bersama lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga saja. “Kita ingin memastikan tidak ada kemiskinan ekstrem di Kabupaten Probolinggo. Ini kerja bersama, dari OPD sampai desa,” katanya.
Oleh karena, Pemkab Probolinggo mempersiapkan berbagai strategi konkret yang difokuskan pada percepatan pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna memastikan seluruh bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran.
“Selain itu, pemerintah daerah juga menggencarkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai dari pelatihan kewirausahaan, akses permodalan hingga pendampingan pengembangan produk lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal,” jelasnya.
Penggunaan Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga akan dioptimalkan, terutama untuk membantu keluarga dalam kategori miskin ekstrem, lansia dan penyandang disabilitas. Sementara itu, penguatan Potensi Unggulan Daerah (PUD) turut menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi lokal.
Bupati Haris menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa hingga elemen masyarakat sipil. Rakor ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. “Dengan sinergi yang kuat dan data yang akurat, kita optimistis bisa mewujudkan Kabupaten Probolinggo bebas kemiskinan ekstrem tahun depan,” pungkasnya. (nab/zid)
