BPS Kabupaten Probolinggo Kupas Peran Data Susenas dan Sensus Ekonomi 2026


Kraksaan, Lensaupdate.com - Pentingnya data statistik dalam perencanaan pembangunan kembali ditegaskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo dalam siaran podcast informatif yang digelar LPPL Radio Bromo FM pada Selasa (16/9/2025). Podcast edisi kali ini secara khusus membahas dua agenda besar BPS, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Dipandu oleh Sony, acara ini menghadirkan dua narasumber utama dari BPS Kabupaten Probolinggo. Narasumber pertama, Oktar Sander selaku Statistisi Ahli Muda sekaligus anggota Tim Sosial BPS yang memaparkan pentingnya Susenas sebagai instrumen kunci dalam menyusun arah kebijakan nasional.

“Susenas bukan sekadar survei tahunan, tetapi gambaran makro kondisi kesejahteraan masyarakat. Lewat data ini, pemerintah bisa menyusun strategi untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, hingga layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi,” jelasnya.

Menurutnya, Susenas dilakukan setiap tahun pada bulan Maret dan September dan telah menjadi rujukan utama berbagai kementerian dan lembaga dalam menyusun program-program prioritas nasional maupun daerah.

Sementara narasumber kedua, Zepri Ageng Pamuji selaku Statistisi Ahli Muda dari Tim Produksi BPS Kabupaten Probolinggo membedah rencana besar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilakukan secara nasional. SE2026 akan berlangsung selama tiga bulan, dimulai dari Mei hingga Juli 2026.

“Sensus Ekonomi dilakukan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi seluruh sektor ekonomi, kecuali pertanian, kehutanan dan pemerintahan. Hasilnya akan menjadi basis data penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha,” ungkap Zepri.

Ia menjelaskan bahwa pendataan untuk perusahaan besar akan dilakukan secara online pada 1–31 Mei 2026. Selanjutnya, petugas BPS akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan tatap muka dari 1 Juni hingga 31 Juli 2026.

Menurut Zepri, hasil SE2026 sangat dibutuhkan sebagai referensi penyusunan direktori usaha nasional, pemetaan struktur ekonomi daerah serta proyeksi potensi investasi di masa depan.

Baik Oktar maupun Zepri kompak mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kedua agenda penting tersebut. “Data yang jujur dan akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Baik Susenas maupun SE2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (nab/zid)