Kraksaan, Lensaupdate.com - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo terus mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di seluruh kecamatan. Agenda ini difokuskan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman (Mamin).
Kegiatan monev tersebut digelar untuk memastikan realisasi penerimaan pajak berjalan optimal menjelang jatuh tempo pembayaran PBB-P2 pada tanggal 30 September 2025. Selain itu, juga dilakukan evaluasi kendala pemungutan PBJT Mamin di tingkat desa, termasuk proses penyetoran pajak hasil kegiatan rapat maupun konsumsi masyarakat.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani mengatakan kegiatan monev PBB-P2 dan PJBT Mamin ini bertujuan mengawasi realisasi penerimaan PBB-P2 dan PBJT Mamin.
"Selain itu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi perangkat desa maupun wajib pajak. Serta menyosialisasikan manfaat pajak bagi pembangunan daerah," katanya.
Kristiana menerangkan monev ini dilakukan untuk memberikan pemahaman soal pemutakhiran data objek dan subjek pajak, mulai dari perubahan kepemilikan, luas bangunan hingga penyesuaian klasifikasi sesuai harga pasar.
"Sebagai langkah awal, dua desa di setiap kecamatan akan menjadi proyek percontohan program pemutakhiran data pajak mulai Oktober 2025," terangnya.
Menurut Kristiana, pelunasan PBB-P2 memiliki dampak besar terhadap pembangunan di tingkat desa. Diantaranya pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan fasilitas umum, peningkatan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan dan administrasi serta dukungan bagi kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
"Sebaliknya, jika PBB-P2 tidak dilunasi, maka akan terjadi akumulasi tunggakan pajak yang membebani masyarakat di tahun berikutnya. Selain itu, kinerja keuangan daerah akan menurun dan berpotensi mengurangi peluang Kabupaten Probolinggo mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah pusat," jelasnya.
Dalam kegiatan monev, BPPKAD juga menyerahkan reward bagi desa dan kecamatan yang mampu melunasi PBB-P2 tahun 2024 sebelum jatuh tempo. Rinciannya 40 desa menerima Tab Android (untuk baku Rp 25 juta ke bawah), 84 desa menerima Proyektor (untuk baku di atas Rp 25 juta) dan 14 kecamatan mendapatkan meja dan kursi unik berbahan drum kecil.
"Program apresiasi ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi desa maupun kecamatan lain agar lebih cepat menuntaskan kewajiban pajak di tahun 2025," harapnya.
Menurut Kristiana, pajak daerah adalah kunci keberlanjutan pembangunan di tingkat desa hingga kabupaten. “Monev ini kami lakukan bukan sekadar mengejar angka penerimaan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak yang dibayarkan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan dan layanan publik,” terangnya.
Kristiana menambahkan apresiasi berupa reward kepada desa dan kecamatan lunas pajak adalah bentuk penghargaan nyata dari pemerintah.
“Dengan adanya reward ini, kami berharap bisa memotivasi desa-desa lain untuk melunasi PBB-P2 tepat waktu. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, semakin besar pula manfaat pembangunan yang bisa dirasakan bersama,” pungkasnya. (mel/zid)
