Pajarakan, Lensaupdate.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (21/7/2025). Agenda ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian Nota Penjelasan Bupati sebelumnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto serta sejumlah pejabat eksekutif. Enam fraksi DPRD menyampaikan masukan, kritik dan dukungan atas rencana perubahan anggaran tersebut.
Secara umum, seluruh fraksi menyatakan memahami berbagai pertimbangan yang menjadi dasar perubahan anggaran. Namun, masing-masing fraksi juga menyoroti sejumlah isu strategis yang dianggap perlu perhatian lebih dari Pemerintah Daerah.
Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya rehabilitasi total jalan penghubung Kecamatan Pajarakan dan Batalyon Yonif TP 836 di Krucil. Peningkatan dan pelebaran jalan tersebut dinilai mendesak karena akan menjadi akses utama kendaraan militer berbagai ukuran.
Lalu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempertanyakan penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 29,4 miliar atau 1,19% dibanding sebelum perubahan APBD. Sementara belanja daerah justru meningkat. PKB meminta penjelasan mengenai penyebab penurunan tersebut, terutama di tengah upaya peningkatan belanja daerah.
Sementara Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun mereka meminta data lebih rinci terkait objek pendapatan yang mengalami kenaikan, baik karena penyesuaian tarif maupun tambahan fasilitas pendukung.
Fraksi Partai NasDem mendukung pembangunan pabrik paving senilai Rp 6 miliar namun menggarisbawahi pentingnya studi kelayakan teknis dan finansial, rencana bisnis jangka panjang serta keterlibatan UMKM lokal dalam produksi. NasDem juga meminta adanya regulasi yang jelas dalam bentuk Perbup atau Perda untuk mengatur pengelolaan pabrik paving tersebut.
Selanjutnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai penyesuaian anggaran yang dilakukan masih normatif dan belum cukup progresif. Mereka mendorong agar kebijakan fiskal daerah lebih responsif terhadap tantangan aktual seperti inflasi dan kemiskinan, bukan hanya antisipatif terhadap kebijakan pusat.
Sedangkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritisi proyek pelebaran jalan pantura yang belum merata. Beberapa titik seperti Desa Karangpranti dan Karanggeger disebut belum tersentuh pelebaran sama sekali. PPP meminta kejelasan komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk rencana pelebaran jembatan yang masih membahayakan pengguna jalan.
Rapat ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan anggaran oleh DPRD. Pemerintah Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat merespon secara komprehensif berbagai catatan dari fraksi-fraksi guna menyempurnakan Raperda P-APBD 2025 sebelum ditetapkan. (nab/zid)
.jpeg)
