Jakarta, Lensaupdate.com - Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo menerima penghargaan bergengsi dari Pemerintah Australia atas keberhasilannya dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur berbasis kesetaraan gender dan inklusi sosial.
Penghargaan tersebut diberikan melalui program GESIT (Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure) yang merupakan bagian dari kerja sama Kemitraan Indonesia–Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Penghargaan secara langsung diserahkan oleh Minister Counsellor Australia Jonathan Gilbert dalam Celebrating GESIT Achievements di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Program GESIT di Kabupaten Probolinggo sukses mendorong lahirnya dua Peraturan Daerah (Perda) Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perda Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Kedua regulasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik menghadirkan ruang aman, setara dan ramah untuk semua, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas.
Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo Hj. Nurayati mengatakan program GESIT melalui KIAT telah memberi dampak yang sangat luas. Total, ada 12 regulasi yang lahir dari program ini termasuk dua Peraturan Desa (Perdes) terkait Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Alasnyiur Kecamatan Besuk dan Desa Tempuran Kecamatan Bantaran.
“Harapan kami ke depan, ada penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Tentang PUG serta implementasi nyata dari Perda ini oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Probolinggo dengan keterlibatan aktif perempuan,” ungkapnya.
Sementara Ketua Pelaksana Program GESIT-Pertuni Kabupaten Probolinggo Arizky Perdana Kusuma menyampaikan penghargaan ini adalah awal dari pengakuan atas pentingnya pelibatan kelompok disabilitas dalam setiap tahapan pembangunan.
“Kami berharap dapat terus dilibatkan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan agar pembangunan benar-benar inklusif. Harapannya kami bisa mendapatkan dukungan dari donor lain untuk memperkuat program pemberdayaan penyandang disabilitas secara berkelanjutan,” pungkasnya. (mel/fas)
