Dringu, Lensaupdate.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Probolinggo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) secara daring melalui zoom meeting, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam evaluasi serta pengembangan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) di wilayah Kabupaten Probolinggo.
Forum tersebut diikuti oleh 98 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga. Mereka terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA), perwakilan kepala desa, akademisi, rumah sakit, puskesmas, organisasi perempuan seperti TP PKK, Muslimat NU, Aisiyah serta LSM dan media.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Tujuan utamanya adalah membangun dialog terbuka antara penyelenggara layanan dalam hal ini Disdukcapil dengan masyarakat luas guna merumuskan solusi peningkatan mutu pelayanan.
Selama diskusi, berbagai saran dan keluhan mengemuka, salah satunya terkait kondisi peralatan rekam biometrik yang sudah usang dan banyak mengalami kerusakan di sejumlah kecamatan. Hal ini menyebabkan proses pelayanan adminduk menjadi lambat dan menyulitkan masyarakat, khususnya dalam hal perekaman data e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris menyampaikan apresiasinya atas partisipasi aktif para peserta. Masukan dari forum tersebut sangat berguna untuk penyusunan rencana kegiatan tahun 2026.
“Forum ini sangat penting karena menjadi wadah langsung bagi masyarakat dan stakeholder untuk menyampaikan aspirasi. Masukan seperti kebutuhan pembaruan alat rekam biometrik akan kami tindak lanjuti dalam perencanaan program pelayanan tahun depan," ujarnya.
Munaris menegaskan pihaknya akan lebih gencar mendorong pelayanan adminduk berbasis digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. “Kami berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik agar masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan dengan lebih mudah dan efisien. Teknologi akan menjadi kunci utama peningkatan pelayanan," tambahnya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan dan inklusif. “Kami terus berupaya mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya. (mel/fas)
