Kraksaan, Lensaupdate.com - Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi dan empati, Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menegaskan pentingnya pendekatan langsung ke lapangan.
Hal ini disampaikan Bupati Haris di hadapan seluruh Camat, kepala desa (kades) dan lurah saat deklarasi dukungan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Jum’at (23/5/2025).
Bupati Haris mengungkapkan bahwa ia bersama seluruh perangkat daerah telah memulai program “Ngantor di Kecamatan” sebagai bagian dari upaya memahami persoalan secara menyeluruh. Disebutkan langkah ini sebagai model evaluasi lapangan untuk mengidentifikasi masalah infrastruktur, pelayanan publik hingga isu sosial seperti kemiskinan, stunting dan akses pendidikan.
“Konsep ini bukan hanya sidak atau inspeksi mendadak. Ini adalah langkah strategis membawa seluruh jajaran pemerintahan turun ke desa agar tahu langsung apa yang terjadi. Kalau hanya duduk di kantor, kita tak akan tahu bahwa guru-guru setiap hari harus melewati jalan rusak seperti di Kecamatan Sumber,” ujarnya.
Program ini sudah dilakukan di beberapa kecamatan seperti Sumber, Tiris, Krucil dan Lumbang. Banyak wilayah yang sebelumnya hanya dilihat lewat laporan, kini bisa direspons langsung dengan program konkret. Kehadiran Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Sekda dan Kepala OPD secara bergiliran di tiap kecamatan adalah bentuk tanggung jawab langsung pada rakyat.
“Kami minta waktu enam bulan untuk betul-betul memahami medan dan menyesuaikan desain besar pembangunan. Evaluasi harus dilakukan berdasar kenyataan, bukan dari belakang meja,” tegasnya.
Bupati Haris menjelaskan, program ini juga menyertakan diskusi langsung antara Bupati dan para kepala desa tanpa perantara camat, sebagai bentuk transparansi dan penyaringan aspirasi langsung dari masyarakat desa. “Diskusi tersebut menjadi ajang menyerap masukan mengenai kinerja kecamatan dan peluang pembangunan lokal,” jelasnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menegaskan pendekatan ini berbeda dengan inspeksi atau kunjungan kerja biasa. Para pejabat tidak hanya hadir secara simbolis, melainkan benar-benar menjalankan fungsi administrasi dari kantor kecamatan. Sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat dan tokoh desa.
“Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Sumber yang sebelumnya sempat viral karena rusaknya akses jalan. Warga, termasuk guru-guru sekolah, harus melewati jalur tersebut setiap hari. Melihat sendiri kenyataan ini memberi dorongan kuat bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan perbaikan,” tegasnya.
Bupati Haris menerangkan program “Ngantor di Kecamatan” bukan sekedar program populis, tapi bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat. “Apa yang saudara-saudara nikmati hari ini mulai dari gaji, fasilitas dan jabatan itu semua adalah amanah dari rakyat. Kita harus pertanggungjawabkan dengan kerja nyata,” tambahnya.
Menurut Bupati Haris, kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 12 bulan, mencakup seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Pihaknya optimis bahwa dalam waktu tersebut, seluruh data dan dinamika di tiap desa dapat tergambarkan dengan jelas, sehingga kebijakan yang disusun memiliki pijakan kuat dan realistis.
“Saya mengingatkan para camat agar aktif dan berperan sebagai manajer wilayah. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kondisi fisik desa, tetapi juga terhadap kinerja camat dan perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Camat bukan hanya penghubung administratif, tapi ujung tombak pembangunan dan pengentasan masalah di wilayahnya,” lanjutnya.
Bupati Haris menambahkan seluruh proses ini masih dalam tahap model awal (prototype). “Saya yakin jika pendekatan ini diterapkan secara konsisten dan disiplin, maka dalam setahun Kabupaten Probolinggo akan memiliki peta permasalahan dan potensi desa yang lengkap, sehingga tidak ada persoalan yang luput dari penanganan,” pungkasnya. (nab/zid)
