Enam Fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Beri Catatan Kritis untuk APBD 2027


Pajarakan, Lensaupdate.com - Ketergantungan pada dana transfer pusat, besarnya belanja pegawai, hingga perbedaan angka dalam dokumen anggaran menjadi sejumlah persoalan yang disoroti DPRD Kabupaten Probolinggo. Enam fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan sejumlah masukan dan permintaan penjelasan kepada pemerintah daerah.

Pandangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, perwakilan Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Salah satu isu yang mengemuka adalah penguatan kemandirian fiskal daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai struktur pendapatan masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dengan target pendapatan sebesar Rp2,19 triliun, PKB meminta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang konkret dan terukur.

PKB juga mempertanyakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program prioritas RPJMD 2025–2029 di tengah kebijakan efisiensi anggaran pusat. Fraksi ini meminta pengukuran manfaat kegiatan perangkat daerah, transparansi penyesuaian dana transfer, serta evaluasi pelatihan dan berbagai kegiatan agar menghasilkan dampak nyata.

Persoalan ketergantungan fiskal turut menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra. Fraksi ini mencermati pendapatan transfer yang mencapai sekitar 78 persen dari total pendapatan daerah. Optimalisasi PAD diminta dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil, bersamaan dengan efisiensi belanja operasional dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan.

Gerindra juga menekankan penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan penjelasan mengenai proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65 miliar.

Sementara Fraksi Partai Golkar mengingatkan agar APBD 2027 disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, serta pemerataan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan desa, menjadi sektor yang perlu diprioritaskan.

Golkar turut mendorong penguatan pertanian, perikanan dan kelautan melalui dukungan sarana produksi serta penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Peningkatan PAD diharapkan ditempuh melalui digitalisasi perpajakan, pengelolaan aset daerah dan pengembangan UMKM tanpa menambah beban masyarakat.

Fraksi ini juga meminta percepatan pengisian jabatan kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal.

Dari sisi komposisi belanja, Fraksi Partai NasDem menyoroti alokasi belanja pegawai sebesar Rp944,63 miliar, sedangkan belanja modal direncanakan Rp150,18 miliar. NasDem meminta pengendalian belanja birokrasi, seperti perjalanan dinas, makanan dan minuman rapat, penyelenggaraan acara, serta honorarium.

NasDem juga meminta evaluasi dampak ekonomi Seven Lakes Festival 2025 dan Seven Beaches Festival 2026. Evaluasi tersebut diharapkan meliputi penggunaan anggaran, jumlah kunjungan wisatawan, transaksi UMKM, hingga manfaat ekonomi setelah kegiatan berakhir.

Transparansi pemberian hibah dan bantuan sosial serta pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat juga menjadi perhatian fraksi ini.

Adapun Fraksi PDI Perjuangan mendorong penguatan kemandirian fiskal di tengah tantangan penurunan transfer pemerintah pusat. Fraksi ini menilai alokasi belanja modal sebesar Rp150,17 miliar atau sekitar 6,7 persen dari total belanja perlu diarahkan secara selektif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PDI Perjuangan juga menekankan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Dukungan terhadap UMKM, pertanian dan ekonomi kerakyatan perlu diperkuat.

Selain itu, fraksi ini meminta penjelasan mengenai penggunaan SiLPA Rp52,5 miliar, alokasi bantuan keuangan desa, kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta kesiapan anggaran mitigasi bencana.

Sementara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti ketidaksesuaian angka pendapatan dan belanja dalam RAPBD 2027 dengan dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati. PPP meminta penjelasan mengenai selisih anggaran yang mencapai hampir Rp200 miliar serta perbedaan target PAD sekitar Rp26 miliar.

PPP juga meminta kejelasan sinkronisasi 278 program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten. Sejumlah persoalan lain yang disoroti meliputi penyertaan modal badan usaha milik daerah (BUMD), kepemilikan lahan dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta tujuan dan sumber pembiayaan Seven Beaches Festival.

Berbagai catatan dari enam fraksi tersebut mencakup aspek pendapatan, belanja, pemerataan pembangunan, pelayanan publik hingga transparansi anggaran. Masukan dan permintaan penjelasan itu menjadi bagian dari pembahasan Raperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah. (nab/zid)