.jpeg)
Kraksaan, Lensaupdate.com - Pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan perlu dimulai dari pembentukan karakter sekaligus pembenahan tata kelola sekolah. Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo mendorong kepala sekolah membangun budaya integritas melalui pembelajaran, pembiasaan dan pengelolaan lembaga yang transparan serta akuntabel.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi (IPAK) Tahun 2026 yang diikuti kepala SMP se-Kabupaten Probolinggo di Aula Ki Hajar Dewantara Kantor Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Kamis (12/11/2026).
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono menegaskan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan nilai integritas diterapkan di seluruh aktivitas pendidikan. Keteladanan pimpinan sekolah diperlukan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan layanan pendidikan.
“Sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan garda terdepan untuk memutus mata rantai korupsi secara preventif sejak dini,” katanya.
Menurut Hary, pendidikan antikorupsi tidak cukup disampaikan sebagai materi pengetahuan. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi kebiasaan yang diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami nilai kejujuran dan tanggung jawab secara teori, tetapi juga terbiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari,” terangnya.
Dalam sosialisasi tersebut, perhatian juga diarahkan pada potensi kerawanan maladministrasi di satuan pendidikan, terutama terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan kemungkinan terjadinya gratifikasi.
Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Septian Dwi Syah Putra mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap perilaku menyimpang yang kerap dianggap sebagai hal biasa. Mengacu pada temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan, ia menjelaskan fenomena moral disengagement, yaitu kondisi ketika seseorang membenarkan tindakan yang tidak sesuai aturan.
“Integritas tidak bisa dibangun hanya lewat ceramah, melainkan harus dilatih dari pembiasaan, keteladanan dan internalisasi nilai ke dalam diri,” paparnya.
Sementara Auditor Ahli Pertama Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo Mohammad Hamdani memaparkan tiga strategi penerapan pendidikan antikorupsi. Pertama, mengintegrasikan nilai antikorupsi dalam pembelajaran intrakurikuler. Kedua, membangun pembiasaan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ketiga, memperkuat budaya sekolah melalui tata kelola yang transparan.
Hamdani juga mengenalkan sembilan nilai dasar integritas yang dirangkum dalam istilah “Jumat Bersepeda KK”. Kesembilan nilai tersebut meliputi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras.
“Sembilan nilai ini perlu ditanamkan secara konsisten agar menjadi karakter warga sekolah, baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun peserta didik,” terangnya.
Tidak hanya menyampaikan materi, sosialisasi tersebut juga diarahkan pada langkah konkret di masing-masing sekolah. Setiap satuan pendidikan didorong menyusun Pakta Integritas, memasukkan indikator pendidikan antikorupsi dalam pelaksanaan supervisi sekolah, serta menyediakan kanal pengaduan atau Whistleblowing System yang aman bagi warga sekolah.
Melalui langkah tersebut, Disdikdaya Kabupaten Probolinggo berharap pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari sistem dan budaya sekolah, bukan sekadar kegiatan sosialisasi. Penerapan nilai integritas secara konsisten diharapkan dapat membentuk lingkungan pendidikan yang menjunjung kejujuran, transparansi dan tanggung jawab. (nab/zid)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
