Kraksaan, Lensaupdate.com - Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris mengajak tenaga pendamping desa untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Probolinggo di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Abdul Ghafur, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono P. Utomo, Kepala DPMD Kabupaten Probolinggo Munaris serta Koordinator TAPM Muhammad Arham.
Dalam forum tersebut, Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menegaskan peran pendamping desa sangat strategis sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat akar rumput. Terlebih, desa saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kebutuhan percepatan pembangunan.
“Pendamping desa harus mampu menjadi penghubung antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Peran ini sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo yang memerlukan penanganan serius dan kolaboratif.
“Ini bukan tugas satu pihak saja. Semua harus bergerak bersama, termasuk pendamping desa yang berada paling dekat dengan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Bupati Haris, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pembenahan sistem birokrasi menjadi langkah awal yang harus dilakukan.
“Sistem yang baik akan melahirkan program yang tepat. Tanpa itu, sulit bagi kita mencapai hasil maksimal,” jelasnya.
Selain tata kelola pemerintahan jelas Bupati Haris, sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. "Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus mengingat masih banyak jalan rusak yang membutuhkan penanganan," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haris juga mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai modal utama pembangunan.
“Kepercayaan publik harus terus dijaga. Dengan transparansi dan kerja nyata, masyarakat akan ikut mendukung program pemerintah,” tambahnya.
Sementara Koordinator TAPM Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham menyampaikan bahwa jumlah tenaga pendamping profesional di Kabupaten Probolinggo saat ini mencapai 132 orang yang tersebar di seluruh wilayah.
Ia menjelaskan, tugas pendamping desa tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup fasilitasi, edukasi hingga advokasi dalam seluruh proses pembangunan desa.
“Kami membantu pemerintah desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Arham juga menyoroti penurunan dana desa pada tahun 2026 yang menjadi tantangan serius bagi desa untuk lebih mandiri secara ekonomi.
“Penguatan BUMDes dan koperasi desa menjadi langkah penting agar desa tidak hanya bergantung pada dana transfer,” tambahnya.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pendamping desa, diharapkan pembangunan di Kabupaten Probolinggo dapat berjalan lebih merata dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (nab/zid)
