Kraksaan, Lensaupdate.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat transformasi digital di sektor keuangan daerah melalui partisipasi dalam High Level Meeting (HLM) persiapan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 yang digelar Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur secara daring, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Bupati Probolinggo Mohammad Haris selaku Ketua TP2DD didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto serta jajaran OPD terkait. Forum ini menjadi bagian dari penguatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah tidak hanya sebatas perubahan sistem, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Digitalisasi transaksi keuangan daerah merupakan upaya nyata untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas serta memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan ETPD mampu mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Sistem ini dinilai mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah.
“Dengan sistem digital, transaksi menjadi lebih mudah, cepat dan aman. Ini berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut Kristiana menegaskan komitmen Pemkab Probolinggo untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai, baik pada sektor pendapatan maupun belanja daerah. Upaya ini juga diiringi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar pemanfaatannya semakin optimal.
“Ke depan, kami akan terus memperluas penggunaan transaksi non-tunai serta mendorong literasi digital masyarakat agar ekosistem keuangan digital semakin kuat,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan TP2DD.
“Digitalisasi daerah tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi yang kuat agar ekosistem digital dapat terbangun secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemkab Probolinggo optimistis mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif di daerah. (nab/zid)
