Pajarakan, Lensaupdate.com - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2025 resmi dimulai dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (31/3/2026). Agenda diawali dengan penyampaian nota penjelasan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Fahmi AHZ.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Zubaidi dan dihadiri jajaran legislatif serta unsur eksekutif, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Ugas Irwanto bersama kepala perangkat daerah, Forkopimda serta perwakilan BUMD dan instansi vertikal.
Dalam pemaparannya, Wabup Probolinggo Fahmi AHZ menegaskan penyusunan LKPJ mengacu pada regulasi terbaru dan menggunakan pendekatan berorientasi hasil (outcome oriented), sehingga tidak hanya menampilkan realisasi program, tetapi juga dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“LKPJ ini tidak hanya memuat capaian program, tetapi juga menggambarkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo 2025–2029, yakni Terwujudnya Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius dan Eksis Berdaya Saing), yang dijabarkan melalui lima misi utama, mulai dari reformasi tata kelola pemerintahan hingga pemberdayaan kelompok rentan.
Dari sisi makro, sejumlah indikator menunjukkan capaian positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,65, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,34 persen, tingkat kemiskinan 16,31 persen, Indeks Gini 0,377 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2,92 persen.
Sementara itu, dari aspek keuangan daerah (unaudited), realisasi pendapatan mencapai Rp2,51 triliun atau 102,87 persen dari target, belanja daerah terealisasi Rp2,49 triliun atau 95,37 persen dan pembiayaan daerah mencapai 100,03 persen. Capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup optimal.
Secara keseluruhan, implementasi RKPD Tahun 2025 mencatat capaian sebesar 87,19 persen dari total 2.966 indikator. Selain itu, Pemkab Probolinggo juga meraih 45 penghargaan dalam berbagai bidang sepanjang tahun 2025.
“Capaian ini menunjukkan kinerja pemerintahan berjalan positif, meskipun masih ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi bahan evaluasi ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut Wabup Fahmi menerangkan, pelaksanaan 17 program prioritas SAE dengan total anggaran sekitar Rp452,9 miliar disebut menjadi instrumen strategis dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum tersebut, Pemkab Probolinggo berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya. (nab/zid)
