Probolinggo, Lensaupdate.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang masih mendominasi sejak awal tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi siaga bencana yang digelar secara daring dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto pada Rabu (25/3/2026), dengan diikuti seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Probolinggo.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief mengungkapkan bencana yang terjadi sejak awal tahun didominasi banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor.
“Sejak awal tahun 2026, kejadian bencana di Kabupaten Probolinggo didominasi banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Hingga saat ini, penanganan darurat masih terus berjalan dan membutuhkan perhatian serta kesiapsiagaan bersama,” ujarnya.
Selain itu, selama periode libur Lebaran juga tercatat adanya satu kejadian kebakaran rumah serta krisis air bersih akibat gangguan layanan PDAM di beberapa wilayah.
“Pada masa libur Lebaran, selain cuaca ekstrem dan longsor, terdapat satu kejadian kebakaran rumah dan krisis air bersih karena tidak berfungsinya fasilitas PDAM. Ini menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
BPBD juga mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 30 Juni 2026, mengingat potensi bencana masih cukup tinggi dan penanganan di lapangan belum sepenuhnya tuntas.
“Kami mengusulkan perpanjangan status tanggap darurat karena progres penanganan masih berjalan dan potensi bencana masih ada,” tegasnya.
Memasuki masa pancaroba, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang, puting beliung, petir serta hujan intensitas tinggi berdurasi singkat yang berpotensi memicu banjir dan longsor.
Selain kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem, BPBD juga mulai mengantisipasi potensi bencana saat musim kemarau, seperti krisis air bersih dan kebakaran hutan maupun lahan.
“Persiapan menghadapi musim kemarau harus dilakukan sejak dini, khususnya untuk mengantisipasi krisis air bersih dan kebakaran lahan,” tambahnya.
Dalam upaya mitigasi, BPBD memperkuat berbagai program seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), pemasangan rambu kebencanaan serta penyusunan rencana kontinjensi yang terintegrasi.
BPBD juga mendorong kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan media guna memperkuat penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Selain itu, diperkenalkan pula penguatan SOP “BPBD Gercep SAE” yang menekankan respons cepat berbasis kecamatan dan desa, dengan camat sebagai ujung tombak dalam penanganan awal bencana.
“Melalui SOP BPBD Gercep SAE, kita dorong respons cepat berbasis kecamatan dan desa. Camat menjadi manajer risiko wilayah yang harus bergerak cepat,” ungkapnya.
Oemar menegaskan pentingnya kesiapan logistik di tingkat wilayah, termasuk penyediaan gudang logistik mini, peralatan siaga serta lokasi shelter sementara.
“Logistik harus sudah siap di kecamatan, bukan baru dikirim saat kondisi darurat. Ini penting untuk memastikan respons cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya satu pintu data dan informasi melalui BPBD untuk menghindari simpang siur informasi di masyarakat.
“Seluruh data dan informasi harus satu pintu melalui BPBD agar tidak terjadi kebingungan. Informasi resmi penting untuk mencegah hoaks dan kepanikan,” pungkasnya. (mel/fas)
